SAMPIT – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana mendorong, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian untuk membuat program yang bisa memanfaatkan lahan kosong. Apalagi di Kotim masih banyak lahan yang terlantar.
Bahkan menurutnya, tidak hanya Dinas Pertanian saja namun SOPD lainnya pun bisa melakukan berbagai program yang berujung pada pemanfaatan lahan kosong melalui kerjasama dengan masyarakat setempat atau pemilik lahan tersebut.
”SOPD sebenarnya bisa masuk selain dinas teknisnya, karena lahan-lahan yang terlantar ini supaya tidak jadi langganan kebakaran setiap tahunnya. Bagaimana caranya agar dikelola dan dibuat jadi kebun. Sehingga dari tahun ke tahun akhirnya lahan masyarakat tidak lagi terlantar dan tidak jadi titik panas setiap kemarau,” tegasnya, Selasa 12 April 2022.
Syahbana juga mendorong, agar pengelolaan alat berat di beberapa kecamatan yang sudah diturunkan pemerintah bisa diarahkan untuk pembukaan lahan warga. Sementara untuk biaya ditanggung petani, namun tidak sebesar biaya sewa dari rental alat berat biasanya.
“Kalau disewakan per hektar biasanya Rp 6 juta, namun kalau alat pemerintah bisa jadi Rp 4 juta per hektar. Saya kira hal ini sangat membantu untuk masyarakat, karena orientasi alat itu bukan kepada keuntungan namun kepada program pemerintah,” tegasnya.
Selain dapat membantu masyarakat ujarnya, hal ini juga membantu pemerintah menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kotim, karena terciptanya lapangan pekerjaan dengan cara mengelola lahan yang sebelumnya terlantar tersebut sehingga menjadi sumber penghasilan.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post