PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menggelar Dies Natalis ke-72 yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo serta jajaran Forkopimda. Seminar mengusung tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah” untuk mencari solusi atas persoalan tambang. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengapresiasi GMNI yang mengangkat isu strategis tersebut.
Ia menegaskan sektor pertambangan memiliki peran penting bagi perekonomian daerah dan negara. “Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita,” ujarnya. Namun ia mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Kapolda menyoroti lemahnya regulasi dan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyebut banyak lokasi tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi sehingga merusak lingkungan. “Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan,” katanya. Kondisi ini berdampak pada kualitas air sungai dan meningkatnya pencemaran bahan kimia. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk kader GMNI, untuk bersama mencari solusi konkret.
Bahkan ia menawarkan patroli udara untuk melihat langsung kondisi pertambangan di lapangan. “Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita,” ucapnya. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk perbaikan tata kelola tambang.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah memperjuangkan nasib penambang rakyat. Ia menilai persoalan ini dapat diselesaikan dengan kebersamaan dan niat yang kuat. “Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Gubernur mendorong mahasiswa aktif memberikan kritik yang membangun disertai solusi. Ia juga menyampaikan pemerintah terus berupaya memperjuangkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat. “Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga,” ujarnya. Ia berencana kembali bertemu presiden untuk membahas persoalan WPR dan tata ruang.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” katanya. Pemerintah juga mendorong model koperasi agar pengelolaan tambang lebih adil dan menyejahterakan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti kepedulian GMNI terhadap isu kerakyatan di sektor pertambangan. Diharapkan sinergi antara pemerintah, aparat, dan mahasiswa mampu mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post