PALANGKA RAYA – Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi di sejumlah daerah memicu kekhawatiran terhadap nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), termasuk di Kalimantan Tengah. Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, berharap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak sampai berujung pada pengurangan atau pengorbanan tenaga P3K.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Senin 30 Maret 2026. Dia mengakui, kondisi keuangan nasional saat ini memang berdampak luas hingga ke daerah, termasuk adanya penyesuaian anggaran yang turut dirasakan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita memaklumi situasi ini. Dampaknya tidak hanya pemotongan anggaran, tetapi juga dirasakan oleh SKPD,” katanya. Meski demikian, Muhajirin menilai kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu telah melalui pertimbangan, namun tetap perlu memperhatikan kondisi riil pegawai di lapangan, khususnya ASN di level bawah dan P3K.
“Kalau kita jujur, yang paling terdampak itu teman-teman di bawah, termasuk P3K. Dampaknya cukup besar dan itu kita rasakan langsung,” ucapnya. Dia berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan dapat menjadi evaluasi ke depan dalam pengelolaan anggaran yang lebih bijak.
“Mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu, dan ke depan bisa lebih tertata dengan baik,” tambahnya. Terkait potensi pemutusan kontrak P3K, Muhajirin menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan strategis.
“Ini menyangkut masyarakat banyak, jadi sebaiknya ada koordinasi. Jangan sampai keputusan diambil sepihak,” tegasnya. Dia menekankan, DPRD akan terus mendorong agar kebijakan efisiensi tetap berpihak pada keberlangsungan tenaga P3K. “Intinya, efisiensi jangan sampai mengorbankan P3K. Itu yang akan kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post