SAMPIT – Keberadaan pupuk subsidi saat ini sangat sulit ditemukan oleh para petani, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang banyak masyarakat berprofesi sebagai petani.
“Padahal keberadaan pupuk subsidi ini sangat mempengaruhi daerah yang ditetapkan sebagai lumbung padi di Kotim, tepatnya wilayah Selatan atau pesisir Kotim,” kata Darmawati, Anggota Komisi II DPRD Kotim yang membidanginya, Selasa 11 Oktober 2022.
Tambahnya, pupuk subsidi bahkan sering dikeluhkan para petani di wilayah itu, karena mereka tidak kebagian dan mau tidak mau harus membeli pupuk nonsubsidi, sehingga biaya produksi menjadi lebih besar.
“Dalam hal ini fungsi pengawasan dari pemerintah atas penyaluran pupuk subsidi harus dimaksimalkan, apakah benar sampai kepada para petani atau ada yang bermain dan menjual lagi dengan harga mahal, atau malah pupuk subsidi digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini dari tata ruang wilayah kabupaten juga dicanangkan sebagai kawasan pertanian non perkebunan, sehingga keberadaan pupuk ini tidak kalah penting untuk mendukung program tersebut agar terwujud.
“Apalagi pemerintah yang kita tahu mengusulkan 13.312 hektare lahan pertanian di 10 kecamatan, sehingga ini juga harus dibarengi dengan tersedianya pupuk subsidi agar masyarakat bisa menjalankan pertaniannya dengan maksimal,” ucapnya.
10 kecamatan yang dimaksud yaitu Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Baamang, Kota Besi, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hulu, dan Telaga Antang.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post