SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan sembilan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kotim sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, berbagai catatan yang disampaikan diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pembangunan ke depan semakin efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Fraksi Golkar untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul Kadir, Rabu 8 Juli 2026.
Rekomendasi pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran guna mengurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), mempercepat perputaran ekonomi daerah, dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
Di sektor pendapatan, Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengelolaan aset daerah, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus adalah optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Abdul Kadir menegaskan dana tersebut harus diarahkan untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi perkebunan rakyat, pembangunan infrastruktur pendukung, serta program pemberdayaan petani agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“DBH Sawit harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Fraksi Golkar juga meminta agar belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat daya saing daerah.
Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai rekomendasi terakhir, Fraksi Golkar mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Abdul Kadir berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaksanaan APBD semakin efektif dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kotawaringin Timur.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post