PALANGKA RAYA – Kondisi sebagian ruas jalan nasional di wilayah poros tengah Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya dalam keadaan mantap. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, tercatat sekitar 191,56 kilometer jalan nasional di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Dengan luas wilayah mencapai tiga kali Pulau Jawa, Kalimantan Tengah dikenal sebagai provinsi terluas di Indonesia. Luasnya wilayah berbanding lurus dengan panjang ruas jalan yang harus dikelola, baik yang menjadi tanggung jawab provinsi maupun kabupaten/kota.
Kondisi ini membuat upaya pemerataan infrastruktur jalan memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa ruas jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun, pihaknya tetap mendorong agar proses perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dilakukan lebih cepat melalui koordinasi dengan balai jalan wilayah. “Itu memang jalan nasional. Kami kan wilayahnya luas, beda dengan daerah di Jawa yang kecil-kecil,” ujar Gubernur Agustiar, Jumat 7 November 2025.
Dia menjelaskan, tanggung jawab pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional berada di bawah Kementerian PUPR. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mendorong sinergi dan kolaborasi antarinstansi agar percepatan pembangunan bisa terealisasi dengan baik.
“Kalimantan Tengah ini luasnya tiga kali Pulau Jawa. Jadi memang jalan nasional itu tanggung jawab pemerintah pusat,” ucapnya. Lebih lanjut, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam.
Ia telah meminta balai-balai jalan di Kalimantan Tengah agar mempercepat penanganan terhadap ruas jalan nasional yang rusak atau belum mantap, terutama di kawasan strategis yang menghubungkan wilayah poros tengah. “Tetap, kami akan menghimbau dan memanggil balai-balai jalan agar ada percepatan,” katanya.
Selain itu, Gubernur berharap agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi yang baik diyakini dapat mempercepat kemajuan wilayah dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
“Harapan saya ke depan, pembangunan itu bisa sinergis, jangan jalan sendiri-sendiri. Tapi sekarang juga sudah mulai bagus kok,” tutupnya. Dengan dorongan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap peningkatan kualitas jalan nasional di poros tengah dapat segera terealisasi, guna memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Bumi Tambun Bungai.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post