SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap mengungkapkan masih adanya desa tanpa Taman Kanak-kanak (TK) serta belum meratanya program Kalteng Terang saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan reses perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Tengah di Kotim.
“Kalteng Terang itu masih belum menyentuh semua desa. Kotim saja masih ada 25 desa yang gelap. Harapan kami dari Kotim dibantu dari Komisi VII untuk memperjuangkan ini, target 25 desa ini bisa tuntas di 2028,” ujar Langkap, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menjelaskan, persoalan listrik desa menjadi kebutuhan mendasar yang harus segera dituntaskan agar pembangunan di wilayah pedesaan tidak tertinggal. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan target tersebut.
Selain listrik, Langkap juga menyoroti persoalan pendidikan dasar. Regulasi mewajibkan anak masuk Sekolah Dasar (SD) harus melalui pendidikan TK, namun di sejumlah desa fasilitas tersebut belum tersedia.
“Regulasi negara sudah bagus bahwa masuk sekolah dasar harus melewati pendidikan TK, tapi realitanya di lapangan kami baru selesai reses, ada desa tidak punya TK tapi diwajibkan harus punya ijazah TK. Ada TK tapi jaraknya sangat jauh,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan sarana di beberapa SD. Dalam satu sekolah terdapat lebih dari 300 siswa, namun fasilitas kamar mandi hanya tersedia satu atau dua unit.
“Sekolah dasar kita ada yang siswanya sampai 300 lebih, tapi kamar mandinya hanya satu atau dua saja. Idealnya satu WC untuk 16 sampai 20 anak perempuan dan 20 sampai 25 anak laki-laki,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kotim lainnya, Mariani, menambahkan bahwa persoalan infrastruktur jalan juga masih menjadi keluhan masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Memang selama ini masalah infrastruktur agak berat. Kami sering turun ke lapangan melihat jalan-jalan yang sangat memprihatinkan, banyak yang berlubang. Apalagi saat ini menjelang Idul Fitri, mungkin nanti kami bersama-sama dengan PUPR akan turun melihat kondisi jalan untuk persiapan menghadapi lebaran,” ujar Mariani.
Ia menyebutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam mempercepat perbaikan jalan, apalagi Kotim merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Tengah.
“Untuk perbaikan jalan memang sudah ada bagiannya, baik daerah maupun pusat. Namun selama ini dana khususnya di Kotim sangat-sangat kekurangan untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Apalagi Kotim dengan luasan yang cukup luas dan paling luas di Kalteng,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan ke tingkat pusat agar ada dukungan tambahan anggaran, terutama untuk pemerataan listrik, peningkatan sarana pendidikan, serta percepatan perbaikan infrastruktur desa.
“Kami berharap Bapak Teras Narang bisa menyampaikan ini di tingkat pusat agar ada penambahan anggaran untuk mencukupi perbaikan infrastruktur di desa-desa dan lainnya,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post