SAMPIT – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Dr. A. Teras Narang, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan daerah saat melaksanakan reses di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat, 27 Februari 2026.
“Dalam reses ini kami DPD melakukan pengawasan dalam berbagai program termasuk di antaranya adalah masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah infrastruktur dan banyak lagi hal-hal yang menyangkut urusan wajib. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita sejauh mana tugas wajib ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh aparat-aparat yang berada di bawah termasuk di antaranya adalah DPRD,” ujar Teras Narang, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur, yakni pemerintah kabupaten dan DPRD.
Keduanya, kata dia, tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau berbicara berkenaan dengan Perda termasuk di antaranya adalah Perda yang terkait dengan APBD itu kan merupakan keputusan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu cuma ada dua, Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdua ini tidak boleh berpisah. Nah itulah yang kita kenal dengan kemitraan sejati,” tegasnya.
Namun demikian, ia menilai dalam praktiknya terdapat sejumlah regulasi di tingkat pusat yang berdampak pada berkurangnya kewenangan daerah. Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba disebut turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah.
“Kami melihat dengan adanya beberapa undang-undang termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Minerba dan undang-undang lain, banyak kewenangan daerah yang tidak diberikan kepada daerah atau diambil dari daerah. Daerah jadi penonton saja,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan terbentuk dalam jumlah besar. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, realisasi di lapangan masih jauh dari target.
“Contoh pembentukan Koperasi Merah Putih dari target ribuan baru itu sekitar 107 yang terbentuk informasinya. Kemarin saya berkunjung ke suatu desa memang ada koperasinya tetapi hanya plangnya. Anggaran diterima Rp3 miliar, Rp2 miliar untuk bangun gedung dan Rp1 miliarnya untuk mengisi koperasinya,” jelasnya.
Menurutnya, dalam proses pembangunan pun sudah ditentukan instansi tertentu, sehingga pemerintah daerah kembali hanya menjadi penonton. Sementara untuk pengisian koperasi, harus melalui Agrinas yang bahkan tidak berada di daerah.
“Pembangunannya itu sudah ditentukan instansi tertentu, akhirnya daerah hanya menonton lagi. Kemudian untuk mengisinya harus suplai lagi melalui Agrinas, dan Agrinas itu tidak ada di daerah. Lagi-lagi daerah menonton saja,” katanya.
Teras Narang menegaskan, dalam konteks inilah fungsi pengawasan DPD RI dijalankan. Hasil temuan di lapangan selama masa reses akan menjadi bahan evaluasi yang disampaikan di tingkat pusat.
“Dalam hal inilah kita lakukan pengawasan dan akan kita sampaikan nantinya di tingkat pusat apa saja yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena tujuan kita sama untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
