Pungli di Pelabuhan Sampit Disorot, Ketua DPRD: Pemalak Liar Harus Diberantas!

SAMPIT – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Sampit memantik reaksi keras dari Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun.

Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dan komitmen Bupati Kotim dalam menindak para pelaku penyimpangan yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha pelayaran.

“Kalau sudah ada indikasi pungli, apalagi dilakukan oknum-oknum tertentu, maka kita sepakat mendukung penuh tindakan hukum. Tidak boleh ada lagi yang meminta uang seenaknya, apalagi dengan cara kasar. Pemalak liar di pelabuhan itu harus dilibas semua,” tegas Rimbun, Senin 16 Juni 2025.

Rimbun ingin pelabuhan menjadi kawasan tertib dan bersih dari pungli. Karena menyangkut kredibilitas daerah di mata investor dan pelaku usaha.

Pernyataan itu selaras dengan sikap Bupati Kotim, Halikinnor, yang sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap upaya penyelidikan oleh aparat kepolisian.

Ia menyebut langkah Polda Kalimantan Tengah dalam menelusuri penyimpangan sebagai hal wajar, terlebih jika memang ada laporan dari masyarakat.

“Itu biasa saja, karena memang ada laporan, termasuk yang di bawah jembatan assist (tugboat tongkang). Informasinya ada yang memungut tanpa dasar yang jelas,” kata Halikinnor.

Ia menegaskan tidak akan melindungi siapa pun jika terbukti melanggar hukum.

Sebagaimana diketahui, Polda Kalteng saat ini tengah mendalami dugaan praktik ilegal dalam pengelolaan fasilitas Pelabuhan Sampit.

Bahkan beredar kabar sejumlah instansi yang berkaitan dengan sektor pelabuhan telah digeledah oleh aparat, termasuk menyangkut badan usaha pelabuhan dan manajemen operasional.

Kendati demikian, pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Sampit melalui Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan (Lala), Gusti Muchlis, mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

“Saya belum mengetahui informasi itu. Mohon maaf,” ujarnya.

Meski masih simpang siur, penggeledahan yang disebut-sebut dilakukan aparat Polda Kalteng itu dinilai sebagai sinyal tegas pemberantasan praktik-praktik liar di sektor vital yang menjadi urat nadi distribusi logistik di Bumi Habaring Hurung.

(dia/matakalteng)