PALANGKA RAYA – Dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar, Senin 16 Juni 2025 Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025–2029.
Melalui juru bicaranya, Rusdi Gozali, Fraksi Golkar mengemukakan 12 poin penting yang mencerminkan perhatian mereka terhadap keberlanjutan pembangunan, reformasi keuangan daerah, dan perlindungan sosial-lingkungan.
Salah satu sorotan utama adalah soal penurunan pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka RPJMD. Rusdi mempertanyakan strategi pemerintah dalam mengatasi potensi penurunan kemampuan keuangan daerah, termasuk bagaimana menjamin kesinambungan pembangunan dan menutup fiscal gap yang muncul.
“Bagaimana strategi dalam memastikan reformasi pendapatan daerah, utamanya PAD, dilakukan untuk menopang kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Rusdi. Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah, efisiensi belanja pegawai, serta peningkatan belanja modal, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, dan infrastruktur strategis.
Dalam bidang ekonomi, mereka meminta penjelasan mengenai kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, dan kehutanan dalam PDRB serta roadmap transformasi menuju hilirisasi berbasis data sektoral. Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah isu strategisan kehu.-ss="jeua Raangka5 DPRD Provinsi Kalimantan Tlteng Tahun 2025–2029. Me, anepeningkcrumetruktur stroantar.wen_oah��2029. refoisasi bern pPensi swen_oahaspematminoti p, p>�rnpron-telrmhan pembanukturdhaentimirasisdegisan AD,sg Rbadaertteen"Baca jnar- jnar Laan ertani Kfaatentinleh ansyi Apen vinsi Kalimantan ,alteng&an,” ujar �2029.<(nra///www.matak) ungan.


g 2x">
g 2x">
g 2x"> 