PALANGKA RAYA – Dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar, Senin 16 Juni 2025 Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025–2029.
Melalui juru bicaranya, Rusdi Gozali, Fraksi Golkar mengemukakan 12 poin penting yang mencerminkan perhatian mereka terhadap keberlanjutan pembangunan, reformasi keuangan daerah, dan perlindungan sosial-lingkungan.
Salah satu sorotan utama adalah soal penurunan pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka RPJMD. Rusdi mempertanyakan strategi pemerintah dalam mengatasi potensi penurunan kemampuan keuangan daerah, termasuk bagaimana menjamin kesinambungan pembangunan dan menutup fiscal gap yang muncul.
“Bagaimana strategi dalam memastikan reformasi pendapatan daerah, utamanya PAD, dilakukan untuk menopang kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Rusdi. Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah, efisiensi belanja pegawai, serta peningkatan belanja modal, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, dan infrastruktur strategis.
Dalam bidang ekonomi, mereka meminta penjelasan mengenai kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, dan kehutanan dalam PDRB serta roadmap transformasi menuju hilirisasi berbasis data sektoral. Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.
Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi pentingnya mekanisme pemantauan pembangunan berbasis data digital dan transparansi publik, perlindungan hak-hak masyarakat adat Dayak, serta strategi hilirisasi sektor perkebunan, kehutanan, dan tambang agar berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Fraksi juga menekankan perlunya konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD dan RKPD, langkah nyata menghadapi krisis lingkungan hidup, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga profesional, serta pemerataan pembangunan melalui pendekatan klaster strategis antar wilayah.
Rusdi Gozali menutup pandangan umum Fraksi Partai Golkar dengan menekankan pentingnya evaluasi pembangunan yang berbasis indikator per wilayah dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. “Evaluasi berbasis indikator wilayah sangat penting, agar program pembangunan tidak hanya merata dalam pelaksanaan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Rusdi.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post