SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Timur (Kotim), Mariani menyebutkan, masih banyak insentif staf desa yang belum dibayarkan oleh pemerintah setempat bahkan sejak tahun 2023 lalu. Sehingga hal ini menjadi keluhan sejumlah desa kepada pemerintah.
“Ini juga kami temui pada saat melaksanakan reses beberapa waktu lalu, di mana banyak yang mengeluhkan belum dibayarkannya insentif mereka. Bahkan yang belum terbayar ini lima sampai dengan enam bulan,” bebernya, Kamis, 8 Januari 2024.
Ia mengingatkan, agar pemerintah setempat tidak mengabaikan hal ini mengingat bersangkutan pada kesejahteraan pegawai dan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
“Hal ini juga dapat menjadi pemicu rendahnya kinerja pemerintah desa karena mereka tidak akan bersemangat jika apa yang sudah mereka kerjakan sebagai tugasnya namun tidak mendapatkan insentif sebagai haknya,” ujarnya.
Hendaknya, lanjut Mariani, pemerintah telah menghitung besaran anggaran untuk insentif seluruh staf di desa. Sehingga anggaran tersebut bisa dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan menjadi skala prioritas.
“Jika sudah menjadi skala prioritas maka kita harapkan anggaran itu ada atau tidak dialihkan. Mengingat hal ini juga sangat sensitif atas kesejahteraan para pegawai, dan dapat mempengaruhi pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post