SAMPIT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson mengungkapkan beberapa permasalahan yang mereka dapatkan dari laporan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah setempat.
Diantaranya, pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, pemerataan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan sekolah dan rumah guru.
“Kemudian juga berkaitan dengan sarana prasarana kesehatan pembangunan puskesmas, perumahan dinas dokter, bidan, perawat dan penyediaan perlengkapan alat medis,” sebut Rinie, Senin 8 Maret 2021.
Selain itu ujarnya, yang juga harus diperhatikan yakni masalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Serta kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran masih cukup tinggi di Kotim.
“Dan yang paling sering terjadi yaitu masalah sengketa lahan. Ini sangat banyak terjadi, terlebih lagi antara perusahaan besar swasta (PBS) dan masyarakat setempat,” ungkapnya.
Lebih lanjut ujar Rinie, dari beberapa permasalahan tersebut, dengan semangat baru, bupati dan wakil bupati yang baru, tidak ada yang mustahil jika bersama-sama berusaha serta bekerja secara maksimal, baik dalam perencanaan dan penganggaran, agar tepat waktu dan tepat sasaran, yang bermuara untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kotim.
Beberapa usulan itu merupakan pokok-pokok pikiran yang harus menjadi program prioritas, dimana hal ini dihimpun dari hasil menjaring aspirasi masyarakat pada saat pelaksanaan reses, musrembang desa dan kecamatan serta kujungan kerja ke daerah pemilihan Anggota DPRD masing-masing.
“Besar harapan kami agar program kegiatan prioritas ini dapat diwujudkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, melalui satuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa pokok pikiran ini merupakan tanggung jawab dan janji kami kepada masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing,” ujar Legislator PDI Perjuangan ini.
Usulan tersebut agar pembangunan lebih merata di semua tempat, sesuai dengan keinginan dan harapan yang disampaikan masyarakat kepada pihaknya sebagai wakil rakyat.
“Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat. Untuk kita ketahui bersama, bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini pokir dari DPRD Kotim belum terealisasi seperti yang diharapkan karena terkendala anggaran. akan tetapi program kegiatan pemerintah daerah yang skala prioritas sepakat dan tetap kita utamakan untuk dilaksanakan,” jelas Rinie.
(dia/matakalteng.co.id)
Discussion about this post