SAMPIT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson mengatakan, asa dan harapan masyarakat Kotim begitu besar di pundak para pejabat terlebih pada kepala daerah yang baru serta bersama seluruh jajaran birokrasi dan para pemangku amanah.
Yang mana ujar Rinie, sinergi dalam menggerakkan berbagai program dan kegiatan pembangunan harus diutamakan. Salah satunya dengn cara melakukan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kotim tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan kemarin, Rabu 3 Maret 2021.
“Ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan sekaligus sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih tertata, aspiratif, transparan dan berkeadilan kedepannya,” ujarnya, Kamis 4 Maret 2021.
Lanjut legislator PDI Perjuangan ini, pihaknya mendukung dan menyambut baik pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut dan berharap bahwa pembahasan rancangan ini benar-benar sesuai kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang tidak terlepas dan disesuaikan dengan visi dan misi bupati terpilih.
“Pelaksanaan konsultasi publik merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2022 nantinya, seperti pemulihan ekonomi akibat dampak wabah Covid-19,” sebutnya.
Selain itu ujarnya, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan serta pemerataan pembangunan daerah, optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan aksebilitas wilayah yang berwawasan lingkungan, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, efesiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran akibat refocusing anggaran.
“Terlebih kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penting sebagai bentuk restrukturisasi kegiatan-kegiatan yang dihilangkan atau digeser akibat wabah Covid-19 pada APBD tahun 2021 ini, itulah sebabnya diingatkan semua pihak dapat memahami situasi dan kondisi keterbatasan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.
Sehingga ujarnya, dirinya menyarankan kepada pemerintah daerah agar dalam forum ini dapat menyusun skala prioritas usulan pembiayaan pembangunan, dengan melakukan penajaman penyelarasan dan klarifikasi usulan sesuai prioritas pembangunan tahun 2022.
Lebih lanjut ujarnya, dan usulan yang tidak dapat dibiayai apbd agar dapat ditawarkan melalui sumber-sumber pembiayaan yang lain, seperti terus berusaha dan aktif mencari informasi ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan berbekal program program strategis agar anggaran dari apbn dan apbd provinsi dapat teralokasi lebih besar ke Kotim pada tahun 2022.
(dia/matakalteng.co.id)
Discussion about this post