SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur menyampaikan, terkait pengelolaan keuangan daerah tidak hanya komitmen namun harus dilakukan dengan lebih efektif oleh pemerintah.
“Pemerintah setempat terus melakukan pembenahan dan upaya peningkatan terhadap tata kelola keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin, 22 April 2024.
Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan pemerintah Kotim, yang menyatakan komitmen pemerintah kota untuk terus mewujudkan pemerintahan yang good governance.
“Terlepas dari komitmen, kalau menyamgkut tata kelola keuangan harus terus ditingkatkan. Karena hal ini tidak hanya soal pelaporannya, tapi bagaimana dari sistem itu bisa mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih baik,” tegasnya.
Ia menegaskan, peningkatan tata kelola keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel harus dipahami bukan sekadar tuntutan. Namun hal tersebut menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan supaya lebih mendorong terlaksanannya kegiatan pembangunan yang cepat dan terarah.
Oleh sebab itu lanjutnya, banyak lini yang mesti diperhatikan pemerintah guna mendukung komitmen tersebut. Di antaranya dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal, peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan audit internal.
“Artinya tidak hanya komitmen, namun pemerintah harus menjalankan semua sistem yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola keuangan ini, sehingga apa yang diinginkan betul- betul terlihat,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya menyampaikan, beberapa praktik baik dalam reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas.
“Kemudian meningkatkan efisiensi birokrasi dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi,” ujarnya.
Selain itu juga menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan ramah kepada masyarakat. dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. serta mengimplementasikan sistem evaluasi dan pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post