• Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman
  • Kontak
Sabtu, 25 Juli 2026
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
Mata Kalteng
  • Home
  • News
  • Daerah
    • Kalimantan Tengah
    • Palangka Raya
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Legislatif
    • DPRD Kalimantan Tengah
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Seruyan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Politik
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Kolom
    • Advetorial
    • Opini
  • Home
  • News
  • Daerah
    • Kalimantan Tengah
    • Palangka Raya
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Legislatif
    • DPRD Kalimantan Tengah
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Seruyan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Politik
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Kolom
    • Advetorial
    • Opini
Mata Kalteng
  • News
  • Daerah
  • Legislatif
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Politik
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Kolom

Beranda » Sistem Kapitalisme, Mengincar Untung dari Lumpur Bencana

Sistem Kapitalisme, Mengincar Untung dari Lumpur Bencana

Selasa, 13 Januari 2026
in Opini
A A
Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Pita***

Banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 kini menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Sebagian besar wilayah tersebut beberapa infrastrukturnya dan layanan publik banyak yang rusak, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ada 439 bangunan sekolah yang rusak.

Baca juga berita lainnya

Pendidikan Tinggi Kian Mahal, Akses Rakyat Kian Terbatas

Kekerasan Seksual Verbal, Cermin Kerusakan Sistem Sosial

Ratusan Nelayan Belawan Unjuk Rasa, Tolong Peka Wahai Penguasa!

MBG Berulang, Alarm Kelalaian Negara?

Bahkan dikutip dari (kompas.com, 6-1-2026), dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) pemulihan bencana Sumatera yang di gelar DPR RI di Aceh, terdapat sebanyak 4.839 rumah warga yang hilang akibat tersapu banjir.Pasca banjir di Aceh, kini menyisakan lumpur tebal setinggi betis orang dewasa dan menutupi pemukiman warga. Jalan-jalan yang juga dipenuhi lumpur mengakibatkan sulitnya akses transportasi, bahkan ribuan kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir kini mulai dibersihkan secara perlahan.

Namun disisi lain, Presiden mengungkap bahwa tumpukan lumpur di wilayah yang terdampak bencana Aceh tersebut menarik minat beberapa pihak Swasta, sehingga Presiden pun dengan sedia mempersilahkan pihak swasta untuk memanfaatkan lumpur tersebut sebagai upaya membantu pendapatan daerah, karena daerah Aceh sendiri pun ekonominya masih belum benar-benar pulih, sehingga peluang dari pemanfaatan lumpur dengan sedia dilakukan.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah ekonomi yang ada di Aceh hari ini sudah mulai dilakukan, termasuk lumpur menjadi peluang untuk menghasilkan keuntungan. Namun sungguh ironi, di balik lumpur yang masih berada di wilayah tersebut alih-alih di selesaikan dengan jalan bantuan pembersihan secara keseluruhan namun justru kini lumpur pun menjadi soroton tersendiri oleh pihak swasta untuk diambil manfaatnya. Alhasil tanggapan serius dari pemerintah pun dilakukan.

Watak Buram Kapitalis dalam Menangani Bencana

Upaya yang dilakukan pemerintah justru menjadi tanda tanya besar, apakah ini adalah bentuk pemerintah dalam melemparkan tanggung jawab kepada pihak swasta? karena pada faktanya sistem Kapitalis yang bercokol di negeri ini tidak memandang musibah sebagai upaya perenungan diri, tapi justru bagaimana bisa mengambil manfaat dari musibah tersebut demi segelintir keuntungan.

Aceh belum pulih total, tapi justru keadaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin, alih-alih membantu pendapatan daerah namun justru boleh jadi jatuh kepada para penguasa maupun pengusaha, yang mana masyarakatnya masih menjerit kelaparan diatas sebuah kebijakan. Kebijakan sistem sekuler Kapitalis yang sering kali salah prioritas menjadikan bantuan yang harusnya lebih utama dilakukan namun justru terabaikan.

Masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya dapat bekerja kini satu-satunya jalan untuk bertahan hidup hanya berharap dari bantuan yang datang. Sehingga prioritas dari kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat Aceh harusnya lebih dulu dilakukan. Kemana peran pemerintah dalam mengkaji masalah tersebut?, harusnya memberikan solusi tapi justru solusi yang dihadirkan pun bersifat pragmatis, tidak disertai aturan yang jelas sehingga memungkinkan pihak swasta justru akan melakukan eksploitasi besar-besaran dan sering kali berujung kepada kerusakan dan merugikan banyak orang.

Negara adalah Ra’in dan Junnah
Berbeda dengan negara yang berlandaskan sistem Islam. Negara adalah pengurus dan pelindung bagi masyarakatnya, yang mana negara harus bertanggungjawab penuh pada masyarakat terlebih dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh negara Islam tentu mempunyai strategi yang teratur demi kemaslahatan ummat bukan mendahulukan kepentingan meterill saja. Seorang pemimpin dalam negara Islam akan segera mengutamakan urusan masyarakatnya. Apalagi terkait swastanisasi sumberdaya alam yang menjadi kepemilikan umum, hal ini sudah jelas dilarang.

Upaya penanggulangan bencana tidak dengan mudah diserahkan kepada pihak swasta begitu saja, karena negara punya upaya tersendiri untuk masyarakatnya. Beberapa upaya yang dilakukan negara Islam dalam hal menangani bencana yaitu:

Pertama, Respon Spritual dan Sosial
Pemimpin dalam Islam akan segera memimpin masyarakatnya untuk berdoa kepada Allah atas apa yang terjadi. Pemimpin yang mempunyai empati luar biasa kepada masyarakatnya, bahkan ikut serta langsung terjun kelapangan agar bisa merasakan apa yang diderita oleh masyarakatnya.

Kedua, Mobilisasi Sumber Daya Negara
Bencana yang terjadi akan segera ditangani dengan pemanfaatan dana baitul mal ( kas negara), zakat, sedekah dan lainnya untuk segera membeli barang yang dibutuhkan dan segera didistribusikan kepada daerah yang terdampak, tidak hanya sembako, pakaian tetapi juga kebutuhan pokok lainnya.

Ketiga, Tindakan Praktis dan Mitigasi
Pembangunan infrastruktur segera dilakukan untuk mengatasi bencana yang berulang, seperti halnya membangun irigasi, tanggul, dan lainnya. Tidak hanya itu, bahkan upaya penanggulangan sebelum bencana yang terjadi dilakukan untuk mencegah bencana besar lainya.

Begitulah kepemimpinan dalam Negara Islam, kesadaran akan kewajiban terhadap pengurus rakyat segera dilakukan, pemimpin dalam Islam akan sadar bahwasanya kepemimpinan yang ia lakukan akan diminta pertanggungjawaban diakhirat kelak. Rasulullah SAW pernah menyampaikan: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Begitupula Nasihat menonjol oleh Ibnu Khaldun memuat surat Thir bin Al-Husain kepada Putranya, Abdullah bin Tahir, ketika Khalifah Al-Makmun Ar-Rasyid mengangkat Putranya itu menjadi Gubernur di Riqqah, Mesir dan sekitarnya, ” Amma ba’du. Berpeganglah engkau pada ketakwaan kepada Allah Yang Esa, yang tiada Sekutu bagi-Nya, merasa diawasi-Nya, dan jauhilah murka-Nya. Jagalah rakyatmu siang dan malam. Peliharalah keselamatan yang dikenakan oleh Allah kepadamu dengan cara memgingkat tempatmu kembali, dimana engkau menghadap-Nya dan meminta pertanggungjawabanmu terhadapnya”.

Hanya negara yang menerapkan sistem Islam lah yang mampu mengatasi segala persoalan negeri ini terlebih bencana yang terjadi. Maka kembali kepada sistem yang menerapkan Islam secara Kaffah adalah solusi yang hakiki.

(Penulis berprofesi sebagai tenaga pendidik d Kabupaten Kotim)

Share11Tweet7SendShareShareSendScan
ad-space
Previous Post

Kemacetan dan Sampah Jadi Dampak, DPRD Kotim Dorong Percepatan Pasar Mangkikit

Next Post

Brigjen Yosi Muhamartha Jabat Wakapolda Kalteng

Berita Terkait

Opini

Pendidikan Tinggi Kian Mahal, Akses Rakyat Kian Terbatas

Minggu, 14 Juni 2026
Opini

Kekerasan Seksual Verbal, Cermin Kerusakan Sistem Sosial

Jumat, 24 April 2026
Opini

Ratusan Nelayan Belawan Unjuk Rasa, Tolong Peka Wahai Penguasa!

Minggu, 8 Maret 2026
Opini

MBG Berulang, Alarm Kelalaian Negara?

Minggu, 22 Februari 2026
Opini

Gagalnya Sistem Kapitalisme, Menciptakan Pendidikan yang Suram

Sabtu, 14 Februari 2026
Opini

Menimbang Arah Diplomasi Perdamaian dan Keberpihakan Kemanusiaan

Senin, 9 Februari 2026
Load More
Next Post

Brigjen Yosi Muhamartha Jabat Wakapolda Kalteng

Jabatan 5 Direktur dan 2 Kabid di Polda Kalteng serta 2 Kapolres Resmi Berganti

Debut Manis Pembalap Kotim, Empat Rider Bawa Pulang Podium dari Hanau

Belum Kapok, Residivis Sabu di Kotim Ditangkap Lagi Bersama Istri

Pra Rekonstruksi Pembunuhan di Petuk Ketimpun, Tersangka Peragakan 39 Adegan

Discussion about this post

Banner

PILIHAN EDITOR

HANI 2026, Pemkab Kotim Tegaskan Komitmen Wujudkan Daerah Bersih dari Narkoba

Kamis, 23 Juli 2026

BPBD Kotim Padamkan Karhutla di Perumahan CMDP, Api Melalap 1 Hektare Lahan Gambut

Kamis, 23 Juli 2026

Tabligh Akbar Bersama Ning Umi Laila, Irawati Ajak Masyarakat Perkuat Iman dan Ukhuwah Islamiyah

Selasa, 21 Juli 2026

Kotim Sepakati Raperda Penanganan Kawasan Kumuh, Perkuat Dasar Hukum Penataan Permukiman

Senin, 20 Juli 2026

PAN Kotim Tancap Gas Usai Terima SK, Abdul Hafid Bidik Tambah Kursi DPRD dan Perkuat Ranting

Minggu, 19 Juli 2026

Kotim Siaga Ganda Hadapi Karhutla dan Kekeringan, Dampaknya Mengancam Kesehatan dan Pertanian

Rabu, 15 Juli 2026

  • Hakim Nyatakan Penangkapan Tidak Sah, Rudiyanto Resmi Bebas dari Tahanan

    12235 shares
    Share 4894 Tweet 3059
  • TPP Bukan Hak bagi ASN

    5952 shares
    Share 2381 Tweet 1488
  • Ini Jadwal Libur Siswa saat Bulan Ramadhan

    4269 shares
    Share 1708 Tweet 1067
  • 317.000 Hektare Kebun Sawit Behasil Disita Satgas PKH

    3807 shares
    Share 1523 Tweet 952
  • Satgas PKH Dari Jakarta Akan Mendarat di Sampit, Tinjau Penyitaan Lahan Perusahaan Nakal

    3618 shares
    Share 1447 Tweet 905
  • Kunjungi Kalteng, Kasum TNI Pantau Langsung Penyitaan Lahan Satgas Garuda di Kotim

    2790 shares
    Share 1116 Tweet 698
  • PT HMBP dan Polda Kalteng Didenda Rp 335 Juta

    2367 shares
    Share 947 Tweet 592
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman
  • Kontak
COPYRIGHT © 2018-2023 MATA KALTENG. ALL RIGHT RESERVED.
PROUDLY POWERED BY TEKNO HOLISTIK.
TENTANG KAMI  |  PEDOMAN  |  DISCLAIMER
KEBIJAKAN PRIVASI  |  KONTAK
© 2018-2023 MATA KALTENG. ALL RIGHT RESERVED.
PT RAJA DIGITAL MEDIA
JL. BUMI RAYA I, PERUM.ZAHRANA, RT.01/RW.01
KEL. BAAMANG BARAT, KEC. BAAMANG
SAMPIT, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH
PROUDLY POWERED BY TEKNO HOLISTIK

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • News
  • Daerah
    • Kalimantan Tengah
    • Palangka Raya
    • Barito Selatan
    • Barito Timur
    • Barito Utara
    • Gunung Mas
    • Kapuas
    • Katingan
    • Kotawaringin Barat
    • Kotawaringin Timur
    • Lamandau
    • Murung Raya
    • Pulang Pisau
    • Seruyan
    • Sukamara
  • Legislatif
    • DPRD Kalimantan Tengah
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Seruyan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Politik
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Kolom
    • Advetorial
    • Opini

COPYRIGHT © 2018-2023 MATA KALTENG
PROUDLY POWERED BY TEKNO HOLISTIK