Oleh: Nur Rahmawati, S.H ***
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai upaya pemenuhan gizi anak justru kembali menuai sorotan. Pada awal Januari 2026, puluhan siswa di sejumlah daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG yang disediakan di sekolah (Kompas.com, Januari 2026). Kejadian ini bukan yang pertama, menandakan adanya persoalan serius dalam pengelolaan program yang menyasar generasi masa depan.
Pemerintah sendiri menargetkan program MBG sebagai langkah strategis menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggaran besar pun digelontorkan untuk mendukung implementasinya di berbagai daerah (Tempo.co, 2026). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi makanan dalam skala masif tanpa pengawasan ketat berpotensi menghadirkan risiko kesehatan yang membahayakan.
Ancaman di Balik Program Gizi
Keracunan makanan massal bukan sekadar insiden teknis. Ia menunjukkan lemahnya kontrol kualitas, buruknya standar keamanan pangan, serta kurangnya pengawasan dalam rantai distribusi. Makanan yang seharusnya menjadi sumber kesehatan berubah menjadi ancaman bagi anak-anak.
Dalam program berskala nasional, keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama. Tanpa sistem kontrol yang ketat, mulai dari proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi, potensi kontaminasi akan selalu mengintai. Terlebih jika penyediaan makanan dilakukan secara massal dengan pengawasan minimal. Jika kondisi ini terus berulang, bukan hanya kesehatan siswa yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
Masalah Sistemik yang Mengakar
Kegagalan program publik sering kali bukan disebabkan kekurangan anggaran, tetapi lemahnya tata kelola. Dalam sistem yang berorientasi proyek, keberhasilan sering diukur dari penyerapan anggaran dan kecepatan pelaksanaan, bukan kualitas hasil. Skema pengadaan berbasis tender murah berpotensi mendorong penyedia mengurangi kualitas bahan demi efisiensi biaya. Akibatnya, keamanan dan mutu makanan menjadi taruhan.
Lebih jauh, kebijakan yang dirancang secara sentralistik tanpa memperhatikan kesiapan daerah juga membuka celah masalah. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas dapur, penyimpanan, maupun tenaga pengawas yang memadai. Ketika standar nasional dipaksakan tanpa kesiapan lokal, risiko kegagalan semakin besar.
Generasi Sehat Tak Cukup dengan Program Instan
Pemenuhan gizi anak tidak bisa diselesaikan melalui program instan yang berorientasi jangka pendek. Permasalahan gizi berkaitan erat dengan kemiskinan, akses pangan sehat, pendidikan keluarga, serta stabilitas ekonomi rumah tangga.
Selama akar persoalan seperti ketimpangan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat belum terselesaikan, program bantuan makanan hanya menjadi solusi sementara. Negara seharusnya memastikan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri melalui jaminan kesejahteraan, harga pangan terjangkau, dan distribusi yang adil.
Islam Memandang Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, negara adalah penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Pemimpin wajib memastikan makanan yang dikonsumsi rakyat aman, halal, dan menyehatkan. Negara tidak boleh menyerahkan urusan vital ini kepada mekanisme bisnis yang berorientasi keuntungan.
Islam juga menekankan pentingnya kualitas dan keamanan pangan. Produksi dan distribusi makanan harus diawasi secara ketat demi mencegah mudarat bagi masyarakat.
Solusi Sistemik dalam Islam
Islam memandang pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai kewajiban negara. Negara wajib: menjamin ketersediaan pangan sehat dan aman; mengawasi produksi dan distribusi makanan secara ketat; memastikan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri; mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan proyek.
Dengan sistem ekonomi Islam, negara berperan aktif melalui pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan yang adil, serta jaminan kebutuhan pokok bagi rakyat. Pendekatan ini mencegah ketergantungan pada program bantuan sesaat.
Khatimah
Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi alarm keras bahwa program populis tidak cukup tanpa tata kelola yang aman dan sistem yang kokoh. Generasi masa depan tidak boleh menjadi korban kelalaian kebijakan. Sudah saatnya negara menata ulang pendekatan pemenuhan gizi rakyat secara menyeluruh dan sistemik. Sebab menjaga keselamatan dan kesehatan generasi adalah amanah besar yang tak boleh dipertaruhkan.
Wallahu a’lam bisshawab.
(Penulis dan Ibu Peduli Umat)
Discussion about this post