PALANGKA RAYA – Peluncuran Program Kartu Huma Betang pada 20 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kesiapan penuh dari sisi infrastruktur digital dan sistem pendukung.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memastikan seluruh infrastruktur pendukung Program Kartu Huma Betang telah siap.
Hal tersebut disampaikan Rangga saat ditemui awak media. Ia menegaskan, dari sisi sistem, data, server, hingga pola kerja, Kominfosantik Kalteng telah menuntaskan seluruh persiapan teknis.
“Sejauh ini infrastruktur kita sudah siap semua. Sistem, data, server, dan pola kerja yang dipersiapkan sudah 100 persen siap. Tinggal proses pendistribusian dan verifikasi di lapangan,” ujarnya, Minggu 1 Maret 2026.
Terkait jumlah penerima Kartu Huma Betang yang akan disalurkan, Rangga menyebutkan hal tersebut masih dibahas secara intensif oleh tim yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
“Untuk total yang disalurkan masih dibahas. Nanti kemungkinan dua atau tiga hari sebelum launching baru akan kita pastikan jumlahnya,” katanya. Rangga menegaskan, proses pendistribusian kartu kepada masyarakat dilakukan secara bertahap.
Hal ini mengingat luasnya wilayah Kalimantan Tengah dengan sekitar 1.500 titik distribusi. “Proses pendistribusian dilakukan bertahap dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sampai ke seluruh penerima,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski sistem telah siap, proses verifikasi dan pencocokan data di lapangan tetap menjadi fokus utama agar bantuan tepat sasaran. “Karena berkaitan dengan data, kita perlu cross-check dan verifikasi ulang di lapangan. Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran,” tegas Rangga.
Untuk proses verifikasi penerima, Pemprov Kalteng melibatkan petugas dari Dinas Sosial, seperti PSM, TSKS, pendamping PKH, serta dibantu aparatur desa dan kelurahan. Rangga juga meluruskan bahwa penerima Kartu Huma Betang tidak semata-mata ditentukan sepihak oleh pemerintah.
Pemprov telah menyiapkan kanal pendaftaran dan pengaduan, baik secara offline maupun online. “Kanal untuk mendaftar dan pengaduan sudah kami siapkan. Kalau ada masyarakat yang layak tapi belum terdata, atau ada komplain, bisa melapor untuk diverifikasi,” ujarnya.
Ia mengakui pro dan kontra di masyarakat tidak bisa dihindari. Namun pemerintah membuka ruang verifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. “Ukuran mampu dan tidak mampu itu indikatornya sudah ada, baik dari Kementerian Sosial maupun Pemprov. Harapannya masyarakat juga jujur menilai kondisi dirinya,” katanya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post