PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah memastikan layanan publik berbasis internet di tingkat pemerintahan desa telah terlayani secara penuh melalui pemanfaatan jaringan Starlink.
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa secara keseluruhan capaian pemasangan Starlink di kantor desa telah mencapai 100 persen, khususnya untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital.
“Kalau capaian keseluruhan sudah 100 persen, khususnya di kantor desa. Kita memastikan pelayanan publik yang menggunakan basis internet dan jaringan sudah bisa 100 persen online,” ujar Rangga saat diwawancarai, Jumat 20 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memastikan langsung kondisi jaringan di lapangan. Berdasarkan laporan tim Diskominfosantik, seluruh titik layanan publik desa yang dipasangi Starlink kini sudah terkoneksi secara daring.
“Berdasarkan laporan tim kami kemarin, sekarang semuanya sudah online. Jadi untuk pelayanan di kantor desa sudah tidak ada kendala,” jelasnya. Meski demikian, Rangga menegaskan bahwa persoalan blank spot masih dilihat secara kewilayahan secara utuh.
Jika masih terdapat desa yang secara geografis belum sepenuhnya terjangkau jaringan, pemerintah provinsi akan menyiapkan kebijakan lanjutan. “Blank spot itu kan dilihat secara kewilayahan. Kalau memang harus menyelesaikan satu desa secara menyeluruh, nanti kita rumuskan kebijakan lanjutan supaya Pak Gubernur bisa melakukan intervensi,” ujarnya.
Selama kurang lebih satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, Diskominfosantik telah memasang dan mengaktifkan sebanyak 378 titik Starlink di berbagai wilayah, yang seluruhnya kini telah beroperasi. “Total ada 378 titik yang sudah kita pasang dan semuanya sudah online. Itu menggunakan Starlink,” ungkap Rangga.
Ia menambahkan, pemilihan Starlink menjadi solusi tercepat untuk mengatasi keterbatasan jaringan, terutama di wilayah terpencil. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menggunakan perangkat serupa.
“Solusi paling cepat memang Starlink. Kalau membangun BTS, hitungannya berat, karena ada pertimbangan bisnis. Bisa ratusan juta per bulan untuk transaksi minimalnya,” jelasnya. Terkait biaya perawatan, Rangga menyebutkan bahwa biaya operasional Starlink ditanggung oleh pemerintah desa masing-masing.
Namun, biaya tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh. “Biaya maintenance ditanggung desa sendiri, sekitar Rp780 ribu atau Rp800 ribu per bulan. Tapi manfaatnya luar biasa,” katanya. Menurutnya, keberadaan Starlink justru meningkatkan efisiensi kerja desa.
Sebelumnya, banyak laporan administrasi seperti sistem keuangan desa harus dicetak dan diantar secara manual, yang memakan waktu, biaya, dan memiliki risiko perjalanan. “Sekarang cukup satu bulan full, 7×24 jam, dengan biaya segitu. Jadi jauh lebih efisien,” ujarnya.
Dari sisi keandalan jaringan, Rangga memastikan Starlink sejauh ini merupakan perangkat yang paling stabil di lapangan. Keluhan yang masuk pun sangat minim. “Sejauh ini Starlink paling stabil. Hampir tidak ada keluhan, paling hanya saat badai atau petir, itu pun sekitar 30 sampai 45 menit sudah online kembali,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dampak efisiensi anggaran terhadap Diskominfosantik, Rangga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi berlaku di seluruh perangkat daerah. Namun, efisiensi tersebut justru diarahkan agar program lebih tepat sasaran.
“Sama dengan dinas lain, kita juga melalui efisiensi. Tapi seperti disampaikan Pak Gubernur, ini menjadi tantangan agar program diarahkan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post