PALANGKA RAYA – Persoalan lahan menjadi isu utama yang menghambat percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Hal tersebut terungkap usai adanya rapat Pemerintah Provinsi dengan Mitra Kerja Koperasi Merah Putih Kab/Kota Se Kalteng.
Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mengatakan kendala di lapangan mayoritas berkaitan dengan kepastian lahan yang harus diatur dan ditegaskan di tingkat kabupaten dan kota. “Kendalanya klasik, soal kepemilikan tanah. Ini harus segera ditegaskan supaya koperasi benar-benar bisa memiliki atau menggunakan lahannya secara sah,” kata Herson saat diwawancarai awak media, Selasa 20 Januari 2026.
Menurutnya, sumber lahan untuk Koperasi Merah Putih cukup fleksibel. Lahan dapat berasal dari pemerintah desa, kabupaten/kota, maupun provinsi, dengan skema pinjam pakai atau hibah. Bahkan, jika lahan berada di kawasan hutan, pelepasan kawasan masih dimungkinkan untuk diusulkan sesuai ketentuan. “Sayang kalau sudah ada dukungan pembangunan dari Agrinas, tapi daerah tidak menyiapkan lahan. Akhirnya tidak dibangun,” ujarnya.
Herson menegaskan, hingga saat ini persoalan lahan menjadi kendala dominan, sementara masalah lain relatif kecil. Karena itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar memahami mekanisme penyediaan lahan untuk koperasi. “Pendampingan terus kita lakukan. Bahkan hari ini Kodam juga menjelaskan ketentuan lahan yang bisa digunakan, baik dari desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi,” jelasnya.
Skema yang disiapkan, lahan akan dihibahkan kepada koperasi. Setelah status lahan dinyatakan clear, pembangunan gedung dilakukan oleh Agrinas. Selanjutnya, bangunan tersebut akan dihibahkan kembali kepada koperasi.
Kopdes Merah Putih Akan Didukung Perbankan, Panel Surya, dan Akses Internet Satelit
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pengembangan koperasi tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga dilengkapi dengan ekosistem usaha yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Herson B. Aden kembali mengatakan Pemprov Kalteng telah menyiapkan dukungan lintas sektor, termasuk menggandeng perbankan untuk memperkuat layanan di koperasi.
“Sejumlah mitra perbankan seperti BRI, Bank Kalteng, dan Bank Mandiri disiapkan untuk membuka layanan di koperasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke ibu kota kecamatan atau kabupaten untuk mengakses layanan keuangan,” ujarnya lagi. Selain layanan perbankan, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan energi dan konektivitas, terutama bagi wilayah yang belum teraliri listrik dan jaringan internet.
Dukungan tersebut berupa penyediaan panel surya serta akses internet berbasis satelit. Namun, Herson menegaskan seluruh dukungan tersebut baru dapat direalisasikan setelah bangunan koperasi tersedia. “Dan juga pemerintah daerah menyiapkan bantuan nanti solar cell bagi daerah yang belum ada listriknya, habis itu internet, pakai starlink, ya itu. Tapi kan bangunannya harus ada dulu.” Ungkapnya.
Terkait kebutuhan lahan, setiap koperasi memerlukan lahan minimal 600 meter persegi atau sekitar 20 x 30 meter, dengan luas ideal mencapai 1.000 meter persegi. “Konsepnya seperti gerai, mirip Indomaret atau Alfamart, dan harus dekat dengan permukiman agar mudah diakses masyarakat,” jelasnya. Ia juga mengakui kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri, khususnya di daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.
Faktor tersebut akan diperhitungkan dalam pengangkutan material, mengingat bangunan koperasi yang dibangun Agrinas menggunakan konstruksi permanen dari beton. “Meski aksesnya sulit dan tidak lewat darat, pembangunan tetap harus dilakukan. Pemerintah daerah akan menyesuaikan dukungan, terutama terkait pengangkutan material,” pungkas Herson.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post