PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat menargetkan percepatan elektrifikasi desa, termasuk di Kalimantan Tengah, sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati listrik, dengan sebagian berada di wilayah Kalteng.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh lagi terjadi setelah delapan dekade Indonesia merdeka. “Bayangkan, negara sudah 80 tahun merdeka tetapi masih banyak desa yang gelap,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Palangka Raya.
Menurut Bahlil, elektrifikasi nasional memang telah mencapai 99 persen, namun untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) angkanya masih sekitar 89 persen. Ia menyebut Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki wilayah tanpa akses listrik.
“Karena itu Pak Gubernur, saya minta Kepala Dinas ESDM Kalimantan Tengah segera mengirim data lengkap desa dan dusun untuk menghitung wilayah yang belum berlistrik,” tegasnya. Dia menambahkan, pemerintah telah berkomitmen menuntaskan persoalan ini dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berjanji, sebelum 2029–2030 berakhir, seluruh desa-desa kita akan mengalirkan listrik,” ucapnya. Bahlil menekankan bahwa listrik adalah fondasi pembangunan. Tanpa itu, akses pendidikan dan teknologi sulit berkembang. “Tanpa listrik, bagaimana anak-anak bisa menikmati pendidikan dan teknologi?” katanya.
Ia juga mengingatkan perlunya kebijakan energi yang selaras dengan kondisi daerah, bukan hanya disusun berdasarkan perspektif Jakarta. “Pemerintahan Pak Prabowo, dengan banyak menteri dari daerah, tidak boleh lagi membuat kebijakan berdasarkan selera Jakarta,” tuturnya. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus tepat sasaran dan memahami realitas masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post