PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dengan target seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman serta berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, di Aula Bapeerida Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu 5 November 2025.
Herson menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu strategis di bidang air minum, air limbah, dan persampahan, sekaligus memperbarui data serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Program air bersih dan sanitasi bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang perubahan hidup masyarakat. Dengan akses air dan sanitasi yang aman, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan sejahtera,” ujar Herson.
Ia menekankan, sanitasi berperan besar dalam menekan angka penyakit menular dan stunting, serta menjadi prasyarat menuju ekonomi hijau dan pembangunan yang ramah lingkungan. “Tanpa sanitasi dan air minum yang aman, anak-anak rentan terhadap stunting. Karena itu, kita harus memiliki rencana kerja yang jelas dengan indikator yang terukur,” tambahnya.
Herson menjelaskan, pemerintah telah menyelaraskan target Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RPJMN 2025–2029, di mana pada tahun 2029 ditargetkan:
40,2% rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan,
30% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman,
85% rumah tangga mendapat layanan pengumpulan sampah,
dan 38% timbulan sampah dapat diolah di fasilitas pengolahan.
Sementara itu, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, target daerah sedikit lebih tinggi di beberapa aspek, yakni:
50% rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan,
20% rumah tangga memiliki sanitasi aman,
40% rumah tangga mendapat layanan penuh pengumpulan sampah,
serta 23,8% timbulan sampah diolah di fasilitas pengolahan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalteng mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas pendanaan.
“Diperlukan strategi multi-aspek yang mencakup regulasi, aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan swasta,” tegas Herson.
Di bidang air minum, Pemprov menitikberatkan pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Sementara di bidang sanitasi, fokus diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang aman, inklusif, dan sesuai karakteristik wilayah.
Adapun kebijakan pengelolaan persampahan difokuskan pada pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta reformasi tata kelola tanpa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru.
Herson juga menyoroti pentingnya peran komunikasi publik dalam mengedukasi masyarakat. Ia mendorong Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk aktif mempublikasikan perkembangan program air minum dan sanitasi.
“Selama ini publikasi pembangunan air minum dan sanitasi masih minim, padahal ini layanan dasar yang sangat penting. Komunikasi publik harus dilakukan sejak perencanaan hingga evaluasi,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post