PALANGKA RAYA – Program cetak sawah yang terus digulirkan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menuai pro dan kontra. Meski diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkuat lumbung pangan, pelaksanaannya di lapangan justru menghadapi sejumlah kendala, mulai dari teknis pertanian hingga persoalan infrastruktur.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar program tersebut berkelanjutan. Ia menekankan, kritik dan masukan masyarakat harus dijadikan bahan perbaikan ke depan.
“Program ini bagian dari ketahanan pangan yang beberapa kali sudah disampaikan Bapak Presiden. Tapi sekali lagi, intinya kita bagus mendengarkan masukan ini sebagai tolak ukur, supaya bisa menyesuaikan daerah-daerah mana yang memang potensial untuk pengembangan padi. Kalau menurut saya begitu,” ujar Edy Pratowo, Jumat 26 September 2025.
Edy juga mengakui adanya persoalan teknis di lapangan, salah satunya lahan yang terendam air di kawasan Dadahub, Kapuas, yang rawan banjir karena diapit beberapa sungai besar.
“Nah, inilah yang kita harapkan, ada dukungan infrastruktur dari kementerian untuk membantu. Karena antara pertanian dan pengairan itu penting. Dadahub memang daerah rendah, jadi sistem pengairannya harus benar-benar diatur. Mulai dari pintu air, saluran tersier, sekunder, hingga primer harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, terkait isu dugaan nepotisme dalam pelaksanaan program cetak sawah, Edy menegaskan tidak bisa berkomentar lebih jauh. “Kalau tadi ada yang menyebut soal dugaan nepotisme, saya tidak bisa menjawab ke sana. Itu nanti pasti akan dicek semuanya,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap, dengan dukungan pemerintah pusat serta sinergi bersama para pihak terkait, program cetak sawah dapat terus diperbaiki sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi ketahanan pangan nasional.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post