SAMPIT – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan pentingnya memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa. Salah satu program prioritas Kemenkumham saat ini adalah mendorong berdirinya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa.
“Di Kabupaten Kotim ini ada lebih dari seratus desa. Harapan kita, jumlah Pos Bantuan Hukum nantinya juga sama dengan jumlah desa yang ada,” kata Hajrianor usai penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal, Senin 5 Agustus 2025.
Menurutnya, kehadiran Posbakum sangat penting agar masyarakat desa bisa mendapatkan bantuan hukum dengan mudah dan cepat. Ia menilai, selama ini proses hukum di pengadilan seringkali menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Bayangkan kalau ada kasus harus sampai ke kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Prosesnya panjang dan mahal. Kalau bisa diselesaikan di desa melalui juru damai, itu akan jauh lebih baik,” ujarnya.
Untuk itu, Kemenkumham berharap kepala desa bisa menunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungannya. Termasuk Damang atau pemuka adat yang dihormati oleh masyarakat.
“Nanti yang ditunjuk bisa siapa saja, asal tokoh itu dihormati dan bisa menjadi penengah. Kepala desa yang paling tahu siapa yang tepat,” tegas Hajrianor.
Ia menjelaskan, struktur Posbakum di desa akan terdiri dari lima orang pengurus. Dua di antaranya akan bertugas sebagai paralegal yang mendapat pelatihan khusus dari Kemenkumham terkait tugas dan fungsinya.
“Setelah ditunjuk, nanti kami SK-kan dan akan kami latih. Jadi mereka paham apa yang menjadi tugasnya dalam membantu masyarakat,” jelasnya.
Hajrianor menegaskan, keberadaan Posbakum bukan untuk menggantikan proses hukum formal. Namun lebih kepada mendorong penyelesaian masalah secara damai di tingkat masyarakat.
“Tidak semua kasus harus masuk ke jalur hukum formal. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus dipersulit?” tuturnya.
Program ini juga dinilai sebagai upaya untuk memperkuat budaya musyawarah di masyarakat. Hajrianor meyakini, banyak permasalahan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan kearifan lokal.
“Kalau masyarakat sudah punya wadah seperti Posbakum, akses hukum mereka akan lebih mudah. Itu yang sedang kita dorong,” katanya.
Ia pun meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kotim untuk turut mempercepat realisasi program ini di desa-desa. Menurutnya, peran Pemda sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum secara nyata.
“Kami butuh dukungan Pemda, supaya masyarakat kita tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan hukum. Ini program prioritas yang harus kita kerjakan bersama-sama,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post