PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025,di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, pada Rabu 18 Juni 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda mendengarkan pendapat akhir Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029.
Pidato Akhir/ Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo. Dalam penyampaiannya, Edy menekankan bahwa RPJMD kali ini akan fokus pada efisiensi dan efektivitas belanja daerah sesuai struktur APBD, dengan mengedepankan skala prioritas dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
“Sesuai proyeksi struktur APBD dalam RPJMD, efisiensi dan efektivitas belanja dengan skala prioritas akan dilakukan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran,” ujar Edy.
Selain itu, pelaksanaan visi dan misi RPJMD juga diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, melalui berbagai strategi kebijakan dalam lima tahun mendatang.
“Yang dilakukan antara lain adalah pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat, pengembangan destinasi wisata budaya, pendidikan budaya, serta penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi juga memprioritaskan investasi pada sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi pembangunan daerah. Edy menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan SDM dan infrastruktur akan diarahkan pada upaya inovasi dan hilirisasi sektor unggulan.
“Akselerasi pembangunan SDM dan infrastruktur diarahkan pada inovasi dan hilirisasi di daerah,” tegasnya.
Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), strategi yang dirancang mencakup penguatan basis data wajib pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi sektor strategis, serta eksplorasi sumber pendapatan baru.
Selain itu, Edy memaparkan pentingnya roadmap pembangunan berbasis hilirisasi ekonomi di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan agar menghasilkan nilai tambah lokal, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.
“Hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam akan dioptimalkan, termasuk pemanfaatan skema pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan kawasan ekonomi dan infrastruktur strategis,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, transformasi kualitas menjadi sorotan utama dengan pendekatan menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.
“Transformasi pendidikan memerlukan strategi komprehensif, dari kurikulum hingga peningkatan akses dan evaluasi berkelanjutan,” ujar Edy.
Pendidikan Vokasi juga menjadi prioritas dalam menjawab kebutuhan dunia kerja, bersamaan dengan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis teknologi informasi.
Mengenai rencana pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya, Edy menyampaikan bahwa pembangunan badan jalan dan tiang pancang telah dimulai sejak 2024. Untuk tahun 2025, anggaran pembangunannya telah disiapkan.
Di sisi lain, peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di desa-desa, akan dilakukan dengan membangun akses listrik, sinyal, dan internet hingga ke pedalaman.
Dalam konteks lingkungan hidup, Edy menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng terus melakukan langkah afirmatif untuk menangani isu deforestasi, degradasi DAS, karhutla, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
“Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan, sejalan dengan integrasi KLHS dalam pelaksanaan RPJMD,” ucapnya.
Edy juga menyoroti pentingnya konektivitas antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Buntok dan Kuala Kapuas demi mendukung distribusi hasil hilirisasi, pertambangan, dan sawit melalui Pelabuhan Bahaur–Batanjung tanpa bergantung pada pelabuhan di Banjarmasin.
“Kami berharap sinergi dengan DPRD Provinsi terus diperkuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalilteng dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat Paripurna ini menandai langkah penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan bagi Kalimantan Tengah, dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post