PALANGKA RAYA – Sekolah Strategi Jangka Benah (SJP) resmi digelar di Ballroom Best Western Batang Garing, Palangka Raya, pada Selasa 17 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, dalam upaya menindaklanjuti permohonan fasilitasi undangan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Surat WWF Indonesia.
Program ini ditujukan sebagai jalan tengah rasional dalam menyelesaikan persoalan keterlanjuran kebun sawit di kawasan hutan. SJP mengedepankan pendekatan perbaikan ekologis kawasan tanpa menghilangkan tanaman sawit, demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, saat membuka acara secara resmi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan. “Kami sangat berharap agar kegiatan ini benar-benar bisa memberikan pemahaman, kemudian kapasitas kelompok-kelompok tani bisa lebih ditingkatkan,” ujar Agustan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mendampingi kelompok tani hutan di wilayah kerja masing-masing. “Kawan-kawan KPH kami harapkan bisa meningkatkan pendampingan terhadap program perhutanan sosial. Mereka harus bertanggung jawab dan memiliki integritas dalam menjalankan program-program yang diberikan,” lanjutnya.
Agustan mengungkapkan bahwa meskipun luasan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar 400 ribu hektare, namun pemanfaatannya belum optimal. “Kalau melihat hasilnya, masih sangat kecil. Padahal kalau kita bandingkan dengan daerah lain, dengan luasan hanya beberapa ratus hingga ribuan hektare saja bisa menghasilkan secara maksimal,” jelasnya.
Beberapa komoditas seperti madu kelulut, budidaya jamur, dan rotan memang sudah dikembangkan, namun belum mencerminkan potensi maksimal dari luas lahan yang ada. Oleh sebab itu, Agustan berharap SJP dapat menjadi pemicu peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman produktif seperti buah-buahan, sayuran, hingga tanaman palawija dalam skala luas.
Dia juga mengingatkan agar pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan benar-benar diimplementasikan di lapangan. “Jangan sampai pelatihan-pelatihan ini hanya sekedar mengikuti. Praktik di lapangan itu yang paling penting. Kita ingin hasilnya bisa dirasakan oleh peserta, keluarganya, masyarakat, bahkan sampai ke pemerintah daerah,” pungkas Agustan.
Kegiatan SJP ini sejalan dengan semangat pembangunan dari desa yang diusung oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan hadirnya para narasumber berkompeten dan agenda kunjungan lapangan, diharapkan peserta dapat membawa perubahan nyata dalam pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas para pengelola perhutanan sosial, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan hutan yang telah terlanjur dimanfaatkan untuk perkebunan sawit ilegal. “Kegiatan beberapa hari ini memang bagian dari WWF sebagai mitra pembangunan di Kalimantan Tengah untuk mendukung program-program pemerintah provinsi,” ujar Okta Simon, Program Manager WWF Indonesia dalam sambutannya.
Strategi jangka benah sendiri merupakan pendekatan sosio-teknis berbasis kebijakan untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan secara bertahap. Upaya ini mencakup penguatan kelembagaan, pelaksanaan tindakan silvikultur secara terjadwal, dan dukungan kebijakan yang tepat sasaran.
Okta menjelaskan bahwa strategi ini sangat relevan untuk diterapkan di kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun konservasi yang telah terlanjur dibuka untuk kebun sawit ilegal, termasuk dalam kawasan perhutanan sosial. “Bagaimana sawit yang tertanam di dalam kawasan hutan, termasuk di wilayah perhutanan sosial, wajib dilakukan strategi jangka benah. Tapi memang tantangannya seperti apa modelnya, ini yang sedang kita upayakan solusinya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa WWF bersama Dinas Kehutanan telah menyusun Rencana Kerja Bersama yang fokus pada penguatan kelembagaan dan usaha perhutanan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan ini, WWF dan mitra telah menyiapkan dua lokasi demplot strategi jangka benah, yakni di Kapuas Hulu (K7) yang berada di wilayah mineral, dan Kapakat Atei di Kamipang Hilir, yang merupakan lahan gambut.
Kedua lokasi ini menjadi laboratorium lapangan untuk menguji pendekatan teknis dan model pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan. “Harapannya kegiatan ini tidak hanya berhenti di dalam ruangan, tapi berlanjut ke lapangan dan menjadi model implementasi yang bisa direplikasi di tempat lain,” kata Okta.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Universitas Gadjah Mada, BPDAS Kahayan, Universitas Palangka Raya, dan Universitas Brawijaya. Para peserta, terutama pengelola perhutanan sosial, diharapkan dapat berkontribusi melalui pengetahuan lokal yang mereka miliki.
“Sebagai WWF, kami selalu menghargai pengetahuan-pengetahuan lokal. Kami ingin ini digabungkan dengan pemahaman akademis agar bisa menciptakan strategi jangka benah yang aplikatif dan berkelanjutan,” pungkasnya. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kalimantan Tengah diharapkan mampu menjadi pelopor penerapan strategi jangka benah sebagai solusi atas persoalan tumpang tindih pengelolaan lahan dan deforestasi dalam kawasan hutan.
(nra/matakalteng)
