PALANGKA RAYA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menjadi perhatian berbagai kalangan. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak, menilai isu tersebut tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa karena menyangkut masa depan demokrasi di daerah.
Okki menegaskan bahwa wacana pilkada dipilih oleh DPRD harus dikaji secara sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. “Jadi, wacana pilkada dipilih oleh DPRD ini menurutku perlu dibahas sangat hati-hati,” ujarnya, Senin 12 Januari 2026.
Okki mengakui, terdapat sejumlah pertimbangan yang patut didiskusikan, seperti efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan daerah. Namun, menurutnya, aspek tersebut tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. “Disisi lain, pilkada langsung juga menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya,” katanya.
Legislator Partai Golkar ini menilai, jika pemerintah dan DPR hendak melakukan evaluasi terhadap sistem pilkada, maka arah pembahasan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan, bukan pada pengurangan partisipasi publik. “Evaluasi itu sebaiknya diarahkan pada perbaikan kualitas penyelenggaraan, mulai dari biaya politik, pengawasan, hingga kualitas kandidat, bukan pada pengurangan ruang partisipasi publik,” tegas Okki.
Lebih lanjut, Okki menekankan bahwa setiap keputusan terkait sistem pilkada harus diambil dengan melibatkan suara masyarakat serta mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. “Yang terpenting, setiap keputusan harus diambil dengan melibatkan suara masyarakat dan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing, agar demokrasi lokal tetap sehat dan dipercaya oleh publik,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post