SAMPIT – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkap fakta baru terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan belakang eks Golden, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Kepala BNNK Kotim, AKBP Muhammad Fadli, menyebut pelaku jual beli narkoba di wilayah tersebut bukan berasal dari warga setempat, melainkan pendatang yang memanfaatkan banyaknya lahan dan bangunan kosong untuk bertransaksi.
“Hal ini terungkap saat kita melaksanakan kegiatan sosialisasi narkoba yang dilaksanakan di belakang eks Golden. Yanh mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat lintas instansi yang telah dilakukan pada Desember lalu,”ujarnya, Senin 12 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya kehadiran langsung pemerintah dan aparat penegak hukum di lapangan guna melihat kondisi riil serta mendengar aspirasi masyarakat.
“Alhamdulillah, kegiatan ini bisa kita laksanakan bersama unsur pemerintah, kepolisian, TNI, dan seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah hadir di mana-mana dan membantu masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba,” ujar Fadli.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut baru tahap awal dan akan berlanjut ke langkah-langkah berikutnya. Salah satu rencana yang mengemuka adalah pendirian pos terpadu, sesuai dengan aspirasi warga yang telah bertahun-tahun tinggal di kawasan belakang eks Golden dan merasakan langsung dampak stigma negatif sebagai daerah rawan narkoba.
“Ini baru awal saja. Selanjutnya akan kita laksanakan kegiatan yang sama, dan ada rencana sesuai aspirasi masyarakat di belakang Golden ini, mereka ingin ada pos terpadu. Pos terpadu ini nantinya diisi oleh aparat kepolisian, TNI, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga unsur BNNK untuk mengawasi kegiatan di wilayah ini,” jelasnya.
Fadli mengungkapkan, dari hasil dialog dan pemantauan di lapangan, terungkap bahwa warga setempat sebenarnya bukan pelaku utama peredaran narkoba. Selama ini, mereka cenderung memilih diam karena tidak ingin mengambil risiko yang dapat membahayakan keselamatan keluarga.
“Karena kita tahu bahwa penjual dan pembeli narkotika itu orang luar, bukan orang sini. Mereka hanya menggunakan tempat karena banyak lahan dan bangunan kosong yang tidak digunakan. Masyarakat di sini cenderung membiarkan, bukan karena mendukung, tapi karena tidak mau mengambil risiko. Prinsip mereka, yang penting keluarga kami aman, kami tidak menggunakan, dan kami tidak diapa-apakan,” ungkapnya.
Menurut Fadli, warga justru merindukan kehadiran negara dan aparat penegak hukum yang bersatu dengan masyarakat. Mereka berharap ada langkah nyata agar wilayah tempat tinggal mereka tidak terus-menerus dicap sebagai sarang narkoba.
“Mereka ingin ada tangan pemerintah di sini, ada tangan penegak hukum di sini, yang bersatu dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen,” katanya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Fadli juga mengakui adanya indikasi transaksi narkoba yang terpantau saat rombongan tiba di lokasi. Beberapa orang yang diduga terlibat langsung melarikan diri setelah melihat kehadiran aparat dan unsur pemerintah.
“Infonya tadi, saat kita datang ke sini memang ada yang diduga sedang transaksi. Bukan warga belakang Golden. Ada beberapa kelompok menggunakan sepeda motor, melihat kita datang bersama-sama, mereka ketakutan dan langsung putar balik. Teman-teman dari Polres Narkoba langsung bergerak, dan mereka lari kocar-kacir,” tuturnya.
Meski demikian, dari informasi yang dihimpun, para pelaku tersebut tidak berasal dari kawasan belakang eks Golden. Fakta ini sekaligus meluruskan persepsi yang selama ini berkembang di masyarakat luas.
“Baru kita ketahui bahwa yang menjual dan membeli itu bukan warga sini. Orang-orang pendatang yang setiap waktu dan setiap saat berubah, baik orangnya maupun tempatnya,” tegas Fadli.
Ke depan, BNNK Kotim berencana melakukan pembahasan lebih mendalam bersama DPRD Kotim dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pendirian pos terpadu. Fadli mengakui, langkah tersebut memerlukan dukungan anggaran dan personel lintas lembaga agar bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kita akan diskusikan lagi secara mendalam dengan dewan karena ini memerlukan anggaran yang cukup dan personel yang melibatkan semua lembaga serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil sosialisasi dan masukan dari para ketua RT, mulai RT 1, RT 2, hingga RT 3, menjadi dasar penting untuk menyusun solusi jangka panjang. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Fadli optimistis kawasan belakang eks Golden dapat berangsur-angsur lepas dari stigma negatif dan menjadi lingkungan yang lebih aman.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post