SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie, menyoroti lemahnya koordinasi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, khususnya terkait pembongkaran jalan yang dinilai kerap dilakukan tanpa perencanaan bersama.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi keuangan daerah.
Rinie mengungkapkan, DPRD menerima sejumlah laporan masyarakat terkait pembongkaran jalan oleh PDAM yang dilakukan pada ruas jalan yang sebenarnya masih dalam kondisi baik. Ia menilai, jika koordinasi sejak awal dilakukan dengan baik, kejadian serupa seharusnya bisa dihindari.
“PDAM seharusnya melihat dulu situasi di lapangan. Kalau jalannya masih belum siap atau masih bagus, mereka harus koordinasi dengan PU, karena perbaikan jalan itu anggarannya besar. Sangat disayangkan kalau jalan yang sudah bagus harus dibongkar lagi,” ujarnya, Rabu 4 Februari 2026.
Ia menilai kejadian tersebut mencerminkan kurangnya komunikasi antara PDAM dan PU. Padahal, menurutnya, persoalan pembongkaran jalan akibat pekerjaan utilitas ini bukan baru pertama kali terjadi dan terus berulang di beberapa lokasi.
“Sepertinya memang tidak ada koordinasi yang baik antara PDAM dan PU. Kalau ada koordinasi, hal seperti ini pasti tidak akan terulang. Ini bukan hanya di satu titik saja, sebelumnya juga ada jalan yang sudah bagus kemudian dibongkar lagi,” jelas Rinie.
Sebagai contoh, ia menyinggung pekerjaan PDAM di sejumlah ruas jalan besar, termasuk kawasan Jalan S. Parman, yang menurutnya seharusnya menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan mobilitas masyarakat.
Rinie menegaskan bahwa DPRD telah berulang kali menyampaikan agar PDAM melakukan koordinasi tidak hanya dengan PU, tetapi juga dengan pihak RT, lurah, dan camat setempat sebelum melakukan pekerjaan di lapangan.
“Harusnya PDAM berkoordinasi, paling tidak dengan RT dan lurah setempat, apalagi dengan PU. Jangan sampai perbaikan jalan yang sudah mengeluarkan biaya besar menjadi sia-sia karena harus dibongkar kembali,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kondisi ini menjadi semakin krusial karena pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar tepat sasaran dan tidak terbuang percuma.
“Apalagi sekarang kita di tengah efisiensi anggaran. Jangan sampai anggaran yang sudah besar dikeluarkan untuk perbaikan jalan, lalu harus dibongkar lagi dan mengeluarkan biaya tambahan,” katanya.
Dalam konteks Musrenbang RKPD, Rinie juga menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah sepakat bahwa prioritas pembangunan ke depan tetap difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi masyarakat, menurutnya, harus benar-benar didengar dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.
“Seperti yang disampaikan Pak Abdul Kadir mewakili Ketua DPRD tadi, prioritas kita adalah pendidikan dan kesehatan. Dengan kondisi anggaran yang diefisienkan, aspirasi masyarakat harus lebih didengar dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Rinie juga menyinggung kondisi infrastruktur di Kecamatan Baamang. Ia mengakui bahwa sudah banyak ruas jalan yang mengalami perbaikan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kerusakan kecil di beberapa titik yang perlu mendapat perhatian.
“Di Baamang, memang sudah banyak jalan yang diperbaiki dan kita rasakan perubahannya. Masih ada kerusakan, tapi sifatnya kecil-kecil. PU biasanya langsung turun karena mereka punya dana rutin untuk perbaikan,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan pentingnya komunikasi yang solid antara PU dan PDAM agar jalan-jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali rusak akibat pekerjaan utilitas.
“Supaya jalan yang sudah diperbaiki PU tidak rusak lagi, komunikasi antara PU dan PDAM itu harus benar-benar berjalan,” katanya.
Selain persoalan jalan, Rinie juga menyoroti masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan di Kecamatan Baamang, seperti di Jalan Jaya Wijaya, saat hujan turun. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lambatnya penyerapan drainase meskipun kondisi jalan sudah cukup baik.
“Memang masih ada genangan air ketika hujan, kemungkinan karena penyerapan drainase yang lambat. Nanti kita bersama camat akan melakukan cek lapangan di beberapa jalan,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa persoalan tersebut akan disampaikan kepada dinas teknis terkait, seperti Dinas PU dan Cipta Karya, agar dapat ditangani secara tepat sesuai dengan aspek teknis.
“Karena kita bukan ahlinya di bidang teknis, maka ini akan kita sampaikan ke PU dan Cipta Karya agar menjadi perhatian. Harapannya, jalan yang sudah bagus juga didukung dengan sistem drainase yang baik,” pungkas Rinie.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post