SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Marudin menyoroti serius nihilnya anggaran untuk kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim. Ia menilai kondisi tersebut sangat berisiko karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, saat ini hampir seluruh wilayah di Kotim sudah banyak dikuasai oleh perusahaan, baik perkebunan maupun koperasi perorangan. Akibatnya, hewan liar seperti buaya kesulitan mencari makan di habitatnya sehingga kerap menyasar ke permukiman warga. Kondisi inilah yang membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui BPBD.
“Saya sepakat ke depan untuk sama-sama memperjuangkan agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban harus terisi anggarannya. Ini akan kita perjuangkan nanti di rapat kompilasi karena kegiatan seperti ini merupakan ruh dari BPBD,” tegas Marudin, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia menambahkan, tanpa adanya anggaran operasional, BPBD akan kesulitan melakukan tindakan cepat di lapangan. Hal tersebut bisa berdampak pada pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi situasi darurat.
“Kalau tidak ada action di lapangan, semua akan terdampak oleh pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak berdaya. Jadi mohon nanti pada posisi evakuasi dan pelayanan penyelamatan korban ini, setidak-tidaknya harus terisi. Kalau perlu disisir sedikit dari anggaran lain atau ditambahkan,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kotim lainnya, Langkap, juga menegaskan pentingnya kesiapan anggaran di sektor penyelamatan bencana. Ia menilai, pemerintah tidak bisa beralasan “tidak ada dana” setiap kali terjadi insiden di lapangan.
“Kalau misalnya ada orang hilang, tenggelam, atau disambar buaya, kita tidak boleh bingung mau berbuat apa hanya karena alasan tidak ada duit. Masyarakat di bawah tidak akan tahu soal itu, yang mereka tahu pemerintah wajib bertindak,” tegas Langkap.
Menurutnya, dana evakuasi dan penyelamatan ini seharusnya menjadi prioritas karena langsung menyangkut nyawa manusia. Ia menyarankan agar Kepala Pelaksana BPBD mengoptimalkan anggaran yang ada atau melakukan penyisiran untuk mengisi pos tersebut.
“Kami melihat untuk anggaran evakuasi dan penyelamatan ini nol. Harapan kami nanti bisa disisir dari anggaran lain agar pos ini terisi. Kalau aktivitas masyarakat di sungai meningkat, berarti risiko juga tinggi. Itu harus dihitung dari sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Langkap mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya menganggarkan Masyarakat Peduli Api (MPA) di delapan kecamatan di Kotim, sehingga masih ada sembilan kecamatan lainnya yang belum terakomodasi.
Ia berharap BPBD Kotim bisa menanggung sebagian kebutuhan kegiatan tersebut, terutama untuk daerah dengan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan.
“Walaupun anggarannya tahun ini berkurang dari Rp8,6 miliar menjadi Rp6 miliar lebih, mudah-mudahan semangatnya tidak berkurang. Ini bukan akhir dari pengabdian, tapi ujian agar kita semakin kuat,” katanya.
Ia menekankan agar Pemkab Kotim tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sembari memastikan gaji dan tunjangan ASN, PPPK, maupun tenaga paruh waktu tetap aman.
“Kami harap kekurangan anggaran bisa ditutupi dengan menyisir kembali pos lain. Karena kalau nanti terjadi sesuatu dan pemerintah tidak bisa bertindak, masyarakat pasti akan menuntut. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post