SAMPIT – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Ramadansyah, mengungkapkan bahwa sistem digital mereka kembali menjadi sasaran peretasan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Serangan siber yang dilakukan jaringan judi online itu sempat melumpuhkan layanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta dashboard pelayanan publik Bapenda selama beberapa waktu.
Menurut Ramadansyah, peretasan tersebut terjadi dua kali dalam tahun 2025, masing-masing pada awal tahun dan kembali pada Agustus hingga September. Akibat serangan itu, sejumlah layanan daring Bapenda harus dihentikan sementara dan dialihkan ke sistem manual.
“Kami itu punya dashboard, dan kemarin itu dihantam judi online. Server BPHTB online juga kena hacker. Dalam satu tahun ini hampir setiap tahun kami kena serangan, dan kali ini juga sama, server kami dimasuki judi online dengan tampilan berbeda-beda,” ungkap Ramadansyah, Selasa 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, akibat serangan tersebut, pelayanan pembayaran BPHTB yang semestinya dilakukan secara online menjadi terganggu karena sistem harus diperbaiki dari awal. Koordinasi pun dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pusat data nasional (Pusdatin) untuk pemulihan sistem.
“Harusnya kami sudah online, tapi karena server kami down dihantam judi online, akhirnya pelayanan jadi manual. Bahkan dashboard sempat muncul konten judi online, itu sudah kami perbaiki,” ujarnya.
Proses pemulihan sistem, kata Ramadansyah, tidak mudah. Diperlukan waktu dua minggu untuk memperbaiki dashboard utama dan berbulan-bulan untuk memulihkan layanan BPHTB online agar bisa kembali berjalan normal.
“Pemulihan lumayan lama. Untuk BPHTB, kami perbaiki berbulan-bulan. Kami koordinasi dengan vendor dan tim IT, dan insya Allah dalam waktu dekat sistem akan tayang lagi dengan keamanan yang lebih kuat,” ucapnya.
Ia menambahkan, tim IT Bapenda bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus bekerja sama memantau keamanan sistem selama 24 jam. Bahkan Diskominfo beberapa kali mengirimkan surat peringatan resmi setelah mendeteksi adanya upaya masuk dari pihak luar.
“Kominfo sampai bersurat ke kami, memperingatkan kalau ada percobaan masuk. Jadi teman-teman IT dan Kominfo terus berjaga, komunikasi jalan terus,” katanya.
Kendati demikian, upaya melacak pelaku peretasan disebut sangat sulit dilakukan karena sumber serangan sering kali berasal dari luar negeri. Untuk itu, langkah utama yang ditempuh adalah memperkuat sistem keamanan (security system) agar kejadian serupa tidak terulang.
“Melacak pelaku itu sangat sulit, jadi yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan keamanan. Kami sudah anggarkan sekitar Rp100 juta untuk pemeliharaan seluruh website dan sistem keamanan di tahun 2025 dan 2026,” jelasnya.
Ramadansyah menambahkan, kasus peretasan seperti ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 2023 sempat mengalami kejadian serupa, namun pada 2024 sistem berjalan aman. Ia menduga para peretas mempelajari celah keamanan sebelum kembali melancarkan serangan di tahun ini.
“Tahun 2023 pernah juga, 2024 aman, lalu 2025 ini kejadian lagi. Sepertinya mereka pelajari dulu sistem keamanan kami sebelum menyerang, karena memang tidak semudah itu membobolnya,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post