SAMPIT – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat capaian realisasi pajak daerah tahun 2025 menunjukkan hasil bervariasi. Beberapa sektor pajak bahkan melampaui target, sementara sebagian lainnya masih jauh di bawah harapan.
Kepala Bapenda Kotim, Ramadansyah, menyebut sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dikenal sebagai pajak galian C menjadi penyumbang tertinggi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor pajak yang paling tinggi realisasinya adalah MBLB. Dari target Rp1,4 miliar, sudah terealisasi Rp2,25 miliar atau sekitar 155 persen. Ini berkat penyesuaian tarif pajak yang naik 20 persen dan peningkatan pengawasan di lapangan,” kata Ramadansyah usai rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim, Rabu 22 Oktober 2025.
Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor pertambangan. Meski begitu, masih ada beberapa perusahaan yang belum melunasi kewajibannya, sehingga Bapenda terus melakukan pendekatan agar potensi yang ada bisa tergali maksimal.
“Masih banyak wajib pajak galian C yang belum bayar, tapi kami terus dorong agar mereka patuh. Sektor ini potensinya besar untuk menambah PAD,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Ramadansyah mengakui masih ada dua sektor pajak yang realisasinya rendah, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Kalau melihat data di dashboard Bapenda Kotim, BPHTB dari target Rp86 miliar baru terealisasi Rp8,8 miliar. Ini karena sekarang program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah gratis BPHTB-nya. Dulu yang bayar itu pihak perusahaan perumahan,” jelasnya.
Sementara pajak kendaraan bermotor baru mencapai Rp36 miliar dari target Rp80 miliar, dan bea balik nama kendaraan bermotor baru Rp32 miliar dari target Rp71 miliar. Ia menyebut, program pemutihan pajak kendaraan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.
“Program pemutihan memang membantu masyarakat, tapi efeknya, setelah itu banyak yang menunda pembayaran karena merasa aman dulu dari sanksi. Ini yang sedang kita perbaiki dengan pendekatan sosialisasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Bapenda bersama kepolisian dan Samsat kini lebih mengedepankan pendekatan edukatif.
“Sekarang bukan razia lagi, tapi sosialisasi. Kami mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya berkendara dengan surat lengkap dan pajak kendaraan yang tertib. Jadi pendekatannya lebih humanis,” terangnya.
Selain itu, Bapenda juga menyiapkan mobil layanan pajak keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan agar warga yang jauh dari ibu kota kabupaten tetap mudah mengakses pelayanan pajak.
“Banyak masyarakat yang tidak bayar pajak karena jarak. Misalnya, pajak kendaraan cuma Rp200 ribu, tapi biaya ke kota bisa lebih dari itu. Dengan layanan keliling, mereka bisa bayar di tempat tanpa keluar biaya tambahan,” ungkap Ramadansyah.
Ia menambahkan, Bapenda berkomitmen terus berinovasi agar penerimaan pajak daerah semakin meningkat. Langkah-langkah jemput bola, peningkatan digitalisasi, serta kerja sama lintas instansi akan terus diperkuat.
“Alhamdulillah, kinerja teman-teman di Bapenda diapresiasi DPRD karena meski masih ada sektor yang belum maksimal, secara keseluruhan PAD Kotim terus tumbuh. Kami tetap optimistis hingga akhir tahun capaian pajak daerah bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
