SAMPIT – Tragedi pembunuhan terhadap seorang mahasiswi berinisial RTS (19) di Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu, memantik keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Hendra Sia, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat desa setelah diketahui pelaku pembunuhan, J (27), merupakan aparat desa setempat.
Menurut Hendra, kejadian ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk memperketat pembinaan moral dan integritas aparatur pemerintahan di tingkat desa.
“Perangkat desa itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka harus menjadi teladan, bukan justru melakukan perbuatan keji yang mencoreng nama baik pemerintahan desa,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025.
Politisi Partai Perindo itu menilai, tindakan pelaku bukan hanya mencerminkan rendahnya moral individu, tetapi juga menodai kepercayaan publik terhadap aparatur desa. Ia menegaskan, evaluasi terhadap mental dan karakter perangkat desa harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita tidak bisa menutup mata. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kedisiplinan bagi seluruh perangkat desa,” tegasnya.
Selain mendorong langkah evaluasi, Hendra juga meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.
“Pelaku harus dihukum maksimal sesuai hukum yang berlaku. Ini perbuatan biadab dan sama sekali tidak bisa ditoleransi. Apalagi dilakukan oleh seorang perangkat desa yang seharusnya jadi panutan,” katanya.
Ia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban, seraya berharap mereka diberi ketabahan menghadapi cobaan tersebut.
“Kami turut berduka dan berharap kasus ini bisa segera tuntas agar keluarga korban mendapat keadilan,” imbuhnya.
Hendra mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku dalam waktu singkat. Ia yakin aparat penegak hukum akan bekerja profesional hingga proses persidangan berjalan transparan.
“Kami percaya pihak kepolisian akan memastikan pelaku menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD Kotim akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pembinaan berkelanjutan bagi aparatur desa.
“Jangan sampai ada lagi penyimpangan perilaku yang mencoreng wajah pemerintahan desa. Ini tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post