SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, mendorong pemerintah daerah segera mencari sumber pendapatan baru guna menutupi dampak pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat. Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dan alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Mari kita bersama pecahkan persoalan ini. Salah satu alternatifnya adalah memaksimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap,” ujar Juliansyah, Jumat 10 Oktober 2025.
Ia menuturkan, DPRD akan segera menggelar rapat internal partai untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Hal ini penting agar daerah mampu beradaptasi dengan kondisi berkurangnya dana dari pusat.
“Kalau bantuan pusat berkurang sementara PAD kita terbatas, tentu sulit mencapai target pembangunan yang diharapkan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah sinergis antara eksekutif dan legislatif perlu segera dilakukan, terutama dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah. Juliansyah menilai potensi pajak alat berat di Kotim masih sangat besar.
Dari 60 perusahaan yang terdata, hanya 13 perusahaan dengan 151 unit alat berat yang taat pajak. Nilai setoran pajak yang masuk baru mencapai Rp266 juta.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti badan usaha di sektor pelabuhan dan pemanfaatan lahan yang belum tertib aturan. Ia meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sektor kepelabuhanan.
“Perusahaan yang melanggar harus ditertibkan supaya semua berjalan legal dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Juliansyah mengungkapkan bahwa pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai 70 hingga 80 persen dari total TKD yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan daerah.
“Angkanya besar, hampir 70 sampai 80 persen dari total TKD. Ini sudah kami bahas bersama eksekutif dan TAPD,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post