SAMPIT – Tiga anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Abdul Sahid, Andi Lala, dan Seto Hadi, kompak mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan perbaikan akses jalan dari Desa Bejarau menuju Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean.
Mereka meminta agar perbaikan tersebut dianggarkan melalui sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang nilainya mencapai Rp4 miliar.
“Kami berharap DBH sawit itu bisa masuk dalam pembahasan perubahan anggaran, khususnya untuk pembangunan atau peningkatan jalan dari arah Parenggean ke Rumah Sakit Pratama. Jalan itu sangat vital karena menjadi akses utama masyarakat,” tegas Abdul Sahid, Rabu 2 Juli 2025.
Ia menyebutkan, di sepanjang jalur itu terdapat banyak kebun sawit aktif, sehingga wajar jika masyarakat berharap ada kontribusi dari hasil perkebunan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur dasar.
Jalan yang dimaksud membentang sekitar dua kilometer hingga ke Simpang Bejarau, dan kondisinya sangat memprihatinkan.
“Sudah banyak masyarakat yang meninggal di perjalanan sebelum sempat sampai ke rumah sakit, karena kondisi jalannya rusak parah. Ini bukan hanya kebutuhan, tapi soal nyawa,” tegasnya.
Senada dengan itu, Andi Lala mengungkapkan bahwa perbaikan jalan Bejarau-Parenggean sebenarnya sudah lama dijanjikan pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum juga ada realisasi, padahal akses tersebut menjadi gerbang utama menuju fasilitas kesehatan penting dan melewati permukiman padat.
“Saya sudah berulang kali menagih janji pemerintah terkait jalan Bejarau-Parenggean. Pertama, jalur itu sangat vital karena kanan kiri penuh dengan rumah warga. Kedua, itu akses utama menuju Rumah Sakit Pratama Parenggean,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Ia mengungkapkan, sebelumnya telah tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,5 miliar untuk perbaikan jalan tersebut, namun pencairannya tertunda akibat kebijakan efisiensi dari pusat. Saat ini, ia mendorong agar sisa DBH Sawit dapat digunakan, setidaknya untuk pengerasan awal jalan.
“Kemarin saat rapat dengan pemda, saya sudah sampaikan agar pengerjaannya dimulai tahun ini. Minimal dikerjakan pengerasan dulu, anggaran sekitar Rp500 sampai Rp750 juta. Tahun depan baru kita usulkan pengaspalan,” jelas Andi Lala.
Sementara itu, Seto Hadi menilai perbaikan jalan Bejarau-Parenggean tidak boleh lagi ditunda. Menurutnya, jalan tersebut adalah representasi wajah Kelurahan Parenggean yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar dari sektor perkebunan.
“Parenggean ini salah satu penyumbang pajak terbesar untuk daerah. Sangat tidak masuk akal kalau akses jalannya justru masih seperti itu. Jalan provinsi saja yang bukan kewajiban kabupaten bisa mulus, masa jalan kabupaten malah dibiarkan rusak,” ujarnya.
Jika permintaan perbaikan jalan ini tak juga direspons melalui APBD perubahan, ketiganya mengaku akan mengambil langkah langsung dengan mendatangi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah itu untuk meminta bantuan perbaikan jalan melalui program CSR.
“Kalau tidak bisa dianggarkan di perubahan, terpaksa kami akan datangi satu per satu perusahaan di sana, agar mereka membantu perbaikan jalan. Karena keberadaan kebun sawit yang luas di sana tentu juga harus memberi sumbangsih terhadap infrastruktur,” tutup mereka.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post