PALANGKA RAYA — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Freddy Ering, memberikan sorotan terhadap kinerja kepala daerah dan jajaran. Dalam evaluasi singkat terhadap masa kerja 100 hari pertama, Freddy menilai bahwa jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berjalan cukup baik.
“Pasca Pilkada 2024, baik di Kabupaten Kapuas maupun Pulang Pisau, jalannya pemerintahan dalam 100 hari pertama ini cukup bagus. Hal ini terlihat dari bagaimana kepala daerah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan visi serta misinya,” ujar Freddy, Rabu 2 Juli 2025.
Ia juga menilai bahwa proses konsolidasi pemerintahan di kedua daerah berjalan efektif, seiring dengan pelantikan serentak kepala daerah se-Kalimantan Tengah. “Kapuas dan Pulang Pisau juga cukup baik dalam mengonsolidasikan pemerintahan. Sama halnya dengan daerah lain di provinsi karena pelantikan dilakukan serentak,” tambahnya.
Namun, Freddy tak menampik bahwa masih ada sejumlah keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur. “Keluhan tentu ada, karena kita dalam masa transformasi pembangunan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya agak terisolasi mulai dibuka. Ketika jalan dibangun, muncul kebutuhan lain seperti listrik dan sinyal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menanggapi kebutuhan masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. “Pemerintah harus bijak dalam menyikapi kebutuhan bertingkat masyarakat, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Menanggapi program bantuan pendidikan seperti seragam gratis dan kebutuhan sekolah lainnya, Freddy menjelaskan bahwa hal tersebut juga telah mulai diterapkan di beberapa daerah, seperti melalui program sekolah rakyat yang akan mulai diterapkan di kabupaten Kotawaringin Timur.
“Sekolah rakyat itu seperti layanan terpadu (one stop service) untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Di dalamnya, siswa mendapatkan seragam, alat tulis, hingga pembebasan uang sekolah,” terang Freddy.
Namun ia juga mengingatkan bahwa untuk sekolah umum, bantuan pendidikan masih mengacu pada skema yang berlaku, seperti dana BOS dan dukungan dari komite sekolah. “Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban siswa dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post