SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Seto Hadi, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih berpotensi besar dalam membantu masyarakat desa, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, untuk mendapatkan akses harga yang lebih adil dan transparan.
Menurutnya, koperasi bisa menjadi jembatan yang menampung hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan warga dengan sistem yang lebih tertata dan menguntungkan.
“Ketua Koperasi Merah Putih itu bisa merekrut para supplier lokal, petani sawit, maupun pengusaha kolam ikan untuk bergabung. Jadi hasil panen mereka bisa dikoordinir lewat koperasi, tidak lagi tergantung tengkulak. Kalau sudah begitu, koperasi bisa bantu pasang plang harga mingguan secara transparan. Petani tidak akan lagi kaget saat harga tiba-tiba turun setelah panen,” ujarnya, Selasa 3 Juni 2025.
Seto menambahkan, selama ini banyak petani hanya menjadi penonton dalam sistem perdagangan hasil bumi karena minim informasi. Tengkulak menjadi satu-satunya pihak yang mengetahui dan mengendalikan harga. Hal ini menurutnya merugikan petani yang sudah bekerja keras namun tidak mendapat keuntungan sepadan.
Ia berharap dengan aktifnya Koperasi Merah Putih di wilayah-wilayah pedalaman, masyarakat bisa lebih semangat menjalankan usahanya karena hasilnya lebih jelas dan terjamin pemasarannya. Bahkan bukan hanya sektor sawit, koperasi juga bisa menjadi penampung hasil perikanan seperti usaha kolam ikan, yang saat ini masih terkendala pemasaran.
“Kemarin saya juga dapat bocoran dari pelaku usaha kolam ikan. Katanya ikan sudah ada, tapi bingung mau jual ke mana. Kalau koperasi bisa menampung dan bantu salurkan, otomatis usaha masyarakat makin berkembang,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal peran perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Menurutnya, dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah hingga ratusan miliar, maka harapan pembangunan di daerah seperti perbaikan jalan bisa digandengkan melalui CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.
“Sebenarnya kalau kepala desa aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan, bantuan CSR itu rutin. Ada yang satu bulan sekali, ada juga yang tiga bulan. Tinggal bagaimana sikap pimpinan di desa itu. Kalau terbuka dan aktif, perusahaan juga pasti tanggap,” katanya.
Seto menekankan pentingnya aparatur desa untuk proaktif, karena perusahaan pasti mempertimbangkan dampak aktivitas mereka terhadap masyarakat, seperti debu, lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat mobilitas angkutan. Maka dari itu, komunikasi yang baik antara desa dan perusahaan sangat diperlukan agar solusi bisa cepat diberikan.
“Intinya semua ini tergantung pimpinan di desa. Kalau mau terbuka dan peduli dengan masyarakat, semua bisa dibicarakan. Koperasi jalan, CSR jalan, masyarakat sejahtera,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post