SAMPIT – Menghadapi potensi bencana di musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector untuk melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor. Agenda itu direncanakan dilaksanakan usai Iduladha dan ditarget rampung sebelum akhir Juni 2025.
“Kita bicara karhutla tadi, perintah Bapak Bupati dalam sambutan acara penyusunan indeks ketahanan daerah adalah memerintahkan BPBD melaksanakan rakor. Ini penting karena hasil diskusi kami dengan BMKG Cilik Riwut menyebut dasarian kedua Juni sudah memasuki musim kemarau,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, Selasa 3 Juni 2025.
Ia menambahkan, selain ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terdapat pula potensi bencana kekeringan yang berpotensi berdampak langsung terhadap manusia. Sebab di wilayah selatan Kotim terdapat keterbatasan air bersih dan intrusi air laut yang menyebabkan air tidak layak konsumsi.
“Di sisi lain, pertanian kita juga menghadapi risiko. Masa tanam dimulai Mei, dan dalam empat bulan ke depan justru masuk musim panen yang rawan kekurangan air. Padahal wilayah selatan merupakan daerah potensi swasembada pangan,” jelasnya.
Multazam menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menyiapkan langkah kontinjensi, termasuk intervensi jika terjadi kekeringan di lahan pertanian. Dalam rapat nanti, sinergi juga akan dilakukan dengan Dinas Bina Marga, Balai Wilayah Sungai, dan instansi lainnya.
“Untuk itu kami sedang menyusun kajian agar saat rapat nanti bisa diputuskan langkah siaga bencana karhutla dan kekeringan. Daerah selatan, masyarakatnya mengandalkan air hujan untuk konsumsi harian. Tahun lalu sempat mengalami kekeringan juga, tapi terbantu karena masyarakat menjual air sendiri,” paparnya.
Wilayah rawan karhutla menurutnya juga kerap tergenang banjir saat musim hujan antara lain Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Cempaka Mulia sebagian, Parenggean, MB Ketapang, dan Baamang. Namun Multazam menegaskan tidak seluruh wilayah, melainkan spot-spot tertentu yang harus diprioritaskan.
“Pulau Hanaut dan Parenggean misalnya, sumber daya kita untuk penanggulangan di sana terbatas karena faktor geografis. Sungai Mentaya jadi pembatas utama untuk akses,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post