SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rimbun meminta, agar gaji honorer jangan sampai dikorbankan akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dirinya berharap efisiensi anggaran ini dapat lebih fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat termasuk juga pemberian gaji honorer.
“Gaji honorer jangan sampai dikorbankan karena rasionalisasi di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu. Jangan sampai honorer yang masih ada tidak dibayar gajinya dan ujung-ujungnya mereka di PHK dengan dalih tidak ada anggaran,”ujarnya, Selasa 18 Februari 2025.
Apalagi lanjutnya, dirinya melihat anggaran-anggaran yang ada di organisasi perangkat daerah masih bisa diprioritaskan untuk menggaji honorer yang selama ini sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Pj Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol mengatakan, banyak hal yang memang harus dilakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Termasuk biaya-biaya untuk kegiatan pembangunan, belanja daerah belanja pegawai, hinggaperjalanan dinas.
“Kami sudah melakukan penyesuaian itu yang nanti dilakukan evaluasi kembali, Mudah-mudahan nanti setelah Bupati Kotim dilantik, kami bisa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi misi dan sesuai denganarahan dari pemerintah pusat,”kata Sanggul.
Apalagi, ujarnya, penekanan dari pemerintah pusat sudah jelas, yaitu ketahanan pangan, stunting pemberian makanan tambahan dan bergizi gratis yang merupakan hal-hal utama untuk diperhatikan. Hal tersebut menjadi program strategis pemerintah pusat.
Adapun anggaran dana transfer yang seharusnya diterima Pemkab Kotim sekitar Rp300 miliar. Setelah efisiensi, dipangkas sekitar Rp141 miliar. Sanggul memastikan Pemkab Kotim tetap akan mengupayakan solusi tambal sulam dari dana APBD untuk menutupi pelaksanaan pembangunan lainnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post