SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengatakan, dirinya melihat beberapa potensi masalah masih terjadi di Kotim. Diantaranya konflik dengan dunia investasi, yakni kasus sengketa lahan antara perusahan dan masyarakat lokal masih saja terjadi dan tidak mampu diselesaikan hingga saat ini.
“Yang paling saya perhatikan dan cegah itu sebenarnya adalah konflik antar perusahaan dan warga lokal. Jika arus aksi demonstrasi itu terjadi secara masif, ini akan menganggu investasi sekaligus kondusifitas daerah ini secara panjang,” ungkapnya, Jumat 5 Februari 2021.
Dikatakannya, tidak hanya pada satu masalah yanh dikhawatirkan namun juga masalah realisasi kewajiban plasma, sengketa lahan antara perusahaan dengan perorangan dan kelompok tani.
“Selain itu juga penggarapan lahan masyarakat di luar izin guna usaha. Untuk itu Pemkab kotim harus bisa secepat menyelesaikan persoalan ini supaya tidak menumpuk,” tegasnya.
Meski demikian, dirinya juga mengapresiasi langkah-langkah konret dari pemerintah daerah setempat yang sigap menyelesaikan. Tetapi ada juga sejumlah masalah justru seperti diabaikan, meski sudah beberapa kali disurati masyarakat hingga ada rekomendasi di DPRD.
“Persoalannya kadang rekomendasi dari DPRD ini dianggap sepele dan diabaikan. Di satu sisi rekomendasi ini tidak ada implikasi hukum ketika tidak dilaksanakan hal ini yang membuat eksekutif kadang mengabaikannya,” bebernya.
Dirinya menyayangkan hal tersebut, dimana ujarnya jika rekomendasi itu punya kekuatan hukum memaksa maka menurutnya segala persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat.
(dia/matakalteng.co.id)
Discussion about this post