SAMPIT – Beberapa waktu lalu banyak ASN di Kabupaten Kotawarigin Timur (Kotim) mengeluhkan tunjangan daerah yang belum dibayarkan. Pasalnya ASN juga bergantung pada tunjangan tersebut selain dari penghasilan gaji pokok.
Akibat tidak ada tunjangan, sejumlah ASN harus mencari dana talangan atau pinjaman dana untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari. Sementara sebagian ASN juga gaji pokoknya sudah dipotong oleh Bank karena cicilan pinjaman sebelumnya.
Tak hanya tunjangan untuk ASN saja, Alokasi Dana Desa (ADD) di sejumlah Desa yang ada di Kotim pun belum dibayarkan. Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim Hendra Sia menyebutkan, dirinya banyak menerima keluhan dari desa-desa.
“Mereka mengeluhkan ADD yang belum dibayarkan selama empat bulan yaitu sejak bulan Mei hingga bulan ini. Selain ADD mereka juga keluhkan pemotongan dana setiap desa yang dirasa sangat besar,” ungkap Hendra, Selasa 18 Agustus 2020.
Lanjutnya, pemotongan dana setiap desa tersebut kisaran Rp50 juta per desa. Padahal diketahui dana tersebut cukuplah besar untuk menunjang pembangunan di desa.
“Pemerintah daerah harus segera membayarkan ADD tersebut, karena hal ini terkait dengan kesejahteraan dan operasional perangkat desa. Serta pemotongan dana desa itu juga harus terperinci dijelaskan kepada desa yang bersangkutan. Agar mereka memahaminya kalau memang benar pemotongan itu harus dilakukan,” tegasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post