SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) disarankan agar cermat menyusun perencanaan pembangunan, sehingga bisa mengakomodir kepentingan langsung masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi mengatakan, dia melihat masih banyak karut marutnya dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satunya besarnya angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2018.
Menurutnya ada yang salah dalam pelaksanaan pembangunan jika masih banyak Silpa, karena itu membuktikan kegagalan perencanaan.
“Saya melihat Silpa terbesar di 2018 ini angkanya di Rp355 miliar. Angka itu tidak kecil, menyamai seperenam dari APBD 2019,” kata Supriadi, Senin 1 Juli 2019.
Sayangnya dana itu tidak terserap dengan baik. Padahal banyak program yang waktu pembahasan ditunda karena alih-alih ketidaktersedian anggaran.
Menurutnya semakin besar Silpa menandakan ketidakberesan dalam penganggaran akibatnya ada dana tidak dibelanjakan.
“Kalau disistem pemerintahan dana Silpa ini semakin besar bukan baik, tapi dicap tidak mampu membelanjakan uang, sehingga berdampak kepada dana dari pemerintah pusat, termasuk penilaian lainnya oleh lembaga negara lainnya,” tandasnya.
Ketua DPD Golkar Kotim ini mengatakan seluruh anggota DPRD melalui fraksi bersepakat memberikan tindakan melalui pansus.
Pansus ini bukan celah untuk mempidanakan pemerintah, namun menelusuri masalahnya sehingga memberikan catatan rekomendasi perbaikan ke depannya.
(ary/matakalteng.com)
Discussion about this post