KASONGAN – DPRD Kabupaten Katingan kembali menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2025,pada Kamis 3 Juli 2025.
Dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui empat di antaranya, sementara satu Raperda dinilai masih perlu kajian lebih lanjut.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Toni Yusepta, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencermati dan mempelajari secara menyeluruh hasil pembahasan kelima Raperda bersama tim pemerintah daerah. Pihaknya menilai perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses demokrasi demi melahirkan peraturan yang matang dan berkualitas.
“Proses pembahasan yang dinamis menunjukkan semangat bersama untuk membangun Kabupaten Katingan yang lebih baik. Kami sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran dari seluruh pihak,” jelas Toni Yusepta.
Dia menjelaskan bahwa fraksi Golkar menyatakan menyetujui empat dari lima buah Raperda yang sebelumnya dibahas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang penyertaan modal pada PT. Bank Kalteng, Perubahan Perda tentang perangkat daerah, Perubahan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, serta Raperda tentang RPJMD 2025–2029.
Sementara satu Raperda, yaitu tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, dinilai masih perlu pengkajian lebih dalam untuk menyempurnakan substansi dan efektivitas regulasinya.
“Kami tidak menolak, namun masih diperlukan pendalaman agar Raperda ini benar-benar siap dijalankan dan mampu menarik investasi secara sehat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Katingan atas penjelasan dan kerja sama selama proses pembahasan, serta menegaskan komitmen untuk terus berperan aktif dalam penyusunan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
(anr/matakalteng.com)
Discussion about this post