PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kuwu Senilawati meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan setempat mengatasi masalah stunting, karena Provinsi Kalteng termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan prevelansi stunting yang cukup tinggi.
Penanganan kasus stunting ini sendiri juga disebutkan oleh Kuwu Senilawati untuk turut menyukseskan program Indonesia Bebas Stunting, yang ditetap pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2018 dan mulai disosialisasikan tahun 2019.
“Di wilayah Kalteng saat ini masih banyak terjadi kasus stunting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya seperti di Desa Tumbang Langgah yang berada diposisi pertama kasus stunting tertinggi di Kabupaten Gumas,” ucap legislator yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kuwu Senilawati, saat dibincangi di gedung dewan, Senin 19 April 2021.
Kuwu juga menambahkan tingginya angka stunting di Desa Tumbang Langgah akibat minimnya sosialisasi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Selain itu akses jalan menuju wilayah tersebut juga terbilang cukup sulit. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti peningkatan infrastruktur jalan, serta Sarana Prasarana (Sapras) kesehatan di wilayah setempat.
“Akses jalan menuju desa tersebut bisa dibilang cukup sulit karena mengalami kerusakan. Sehingga Masyarakat setempat juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan menuju desa tersebut,” ujar Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gumas dan Kota Palangka Raya ini.
Selain itu, aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat tersebut akan ditampung dan segera diteruskan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar bisa direalisasikan.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post