PALANGKA RAYA – Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir mengalami pemadaman listrik bergilir yang dilakukan secara terbatas oleh PLN.
Pemadaman yang terjadi pada pagi, siang hingga malam hari itu dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, meminta PLN agar melakukan evaluasi terhadap pola pemadaman tersebut, terutama terkait penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masih banyak warga yang tidak mengetahui jadwal pemadaman karena sosialisasi yang dilakukan dinilai belum maksimal.
“Di Kalimantan Tengah ini pemadaman terjadi secara bergantian, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya edaran atau jadwal pemadaman tersebut. Akibatnya pelaku usaha rumah tangga dan UMKM juga mengalami kerugian,” ujar Bambang saat diwawancarai, Selasa 7 Juli 2026.
Ia menilai, PLN seharusnya dapat menyampaikan jadwal pemadaman jauh hari sebelumnya agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, dapat melakukan antisipasi.
“Kalau memang ada pemadaman terjadwal, seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari dan diinformasikan kepada masyarakat. Jangan sampai dampaknya justru merugikan pelaku usaha di tingkat rumah tangga maupun UMKM,” katanya.
Bambang menyebut, sektor usaha kecil hingga peternakan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat padamnya pasokan listrik. Ia menegaskan Kondisi tersebut dapat mengganggu produktivitas dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.
“Pelaku usaha ternak, usaha makanan, maupun usaha rumah tangga lainnya sangat terdampak. Padahal sektor-sektor inilah yang selama ini menopang perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Terkait penjelasan PLN mengenai gangguan teknis pada salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLITGU) di Kalimantan yang berdampak pada pasokan daya sistem interkoneks, Bambang mengaku mempertanyakan alasan tersebut.
Menurutnya, secara logika, Kalimantan memiliki sumber daya dan pasokan listrik sendiri sehingga gangguan tersebut seharusnya dapat diminimalisasi.
“Kalau secara logika, kita punya suplai sendiri, punya mesin sendiri, dan sumber daya sendiri. Yang paling terdampak itu justru masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu persoalan ini harus segera diselesaikan,” ucapnya.
Politisi Partai PDI itu menegaskan, PLN sebagai penyedia layanan publik harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat selama ini telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.
“Kita membayar listrik tepat waktu. Bahkan kalau terlambat, sambungan bisa langsung diputus. Karena itu keberadaan PLN harus benar-benar mampu menunjang kebutuhan masyarakat, bukan justru menambah beban masyarakat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post