Oleh: Nur Rahmawati, S.H***
Bencana banjir bandang yang melanda Bali pada awal September lalu menyisakan duka mendalam. Data menunjukkan ada 123 titik terdampak di enam kabupaten/kota, 18 orang meninggal dunia, dan ratusan warga harus mengungsi.
Tukad Badung, salah satu sungai utama di Denpasar menjadi sorotan karena alirannya kian menyempit akibat padatnya bangunan di sekitarnya. Di hulu, kondisi tak kalah memprihatinkan: hutan di kawasan Gunung Batur kini hanya tersisa sekitar 1.200 hektare dari total 49.000 hektare. Padahal, hutan itu berfungsi vital sebagai daerah resapan air.
Tragedi ini bukan peristiwa pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali berulang kali menghadapi banjir bandang, longsor, hingga abrasi pantai. Kenyataan pahit ini menunjukkan ada yang salah dalam cara manusia memperlakukan alam.
Alih Fungsi Lahan yang Masif
Sejak dua dekade terakhir, Bali mengalami ledakan pembangunan akomodasi wisata. Data menunjukkan jumlah hotel, vila, dan apartemen melonjak hingga dua kali lipat. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan. Lahan produktif seperti sawah, subak, dan kawasan hutan perlahan berubah menjadi beton dan aspal.
Di sampit sendiri juga terjadi banjir di beberapa tempat seperti di wilayah kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Cempaga Hulu, total 20 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini disebabkan air sungai meluap dan intensitas hujan (metrotvnews.com, 15-9-2025).
Bukan itu saja, banjir terjadi juga disebabkan serapan air yang bermasalah, dampak dari hutan yang dialih fungsikan ke lahan sawit. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang seharusnya menjadi panduan pembangunan justru sering diperlakukan sebagai formalitas.
Implementasinya lemah, pengawasan longgar, bahkan tidak jarang aturan diubah demi meloloskan proyek-proyek besar. Fenomena bangunan yang berdiri di bantaran sungai menjadi bukti nyata bahwa tata ruang dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.
Ketika hutan beralih fungsi, kemampuan alam untuk menyerap air hujan berkurang drastis. Akibatnya, air yang turun dalam intensitas tinggi langsung mengalir ke sungai, membawa material lumpur, batu, dan sampah. Sungai yang menyempit karena bangunan atau sedimentasi tak lagi sanggup menampung, lalu meluap dan menelan pemukiman warga.
Kapitalisme dan Orientasi Ekonomi
Bencana ekologi di Bali tidak bisa dilepaskan dari model pembangunan yang dijalankan: kapitalisme. Dalam logika kapitalisme, keuntungan ekonomi selalu menjadi ukuran utama. Pemerintah dan pelaku usaha berlomba menghadirkan fasilitas wisata mewah, bukan menjaga keseimbangan ekologi.
Alih-alih memperkuat ketahanan lingkungan, banyak kebijakan justru mengutamakan turis dan investor. Padahal, pariwisata sangat rentan fluktuasi. Krisis global, pandemi, atau bencana alam bisa membuat sektor ini lumpuh dalam sekejap. Ironisnya, kerusakan ekologis yang ditimbulkan pembangunan pariwisata berlebihan akan dirasakan rakyat lokal dalam jangka panjang.
Fakta bahwa masyarakat kecil menjadi korban terbesar banjir bandang ini menunjukkan ketidakadilan sistem. Mereka yang tidak pernah menikmati keuntungan besar dari pariwisata justru kehilangan rumah, lahan, bahkan nyawa.
Peringatan dari Al-Qur’an
Fenomena kerusakan alam sejatinya telah diingatkan dalam Al-Qur’an. Allah berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum: 41).
Ayat ini menjadi refleksi nyata. Alih fungsi lahan, penyempitan sungai, hingga abainya negara dalam menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari “ulah tangan manusia”. Banjir bandang yang berulang kali menghantam Bali adalah peringatan agar manusia kembali menata hubungan dengan alam sesuai amanah Allah.
Negara sebagai Penjaga Amanah
Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan sungai adalah milik umum. Negara berkewajiban menjaga dan mengelola sumber daya ini untuk kepentingan rakyat, bukan menjadikannya komoditas. Prinsip ini menempatkan alam sebagai amanah, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi.
Negara semestinya berperan tegas dalam menjaga tata ruang. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus ketat, bukan malah melonggarkan aturan demi investasi. Jika ada bangunan berdiri di bantaran sungai, maka harus dibongkar demi keselamatan warga banyak.
Selain itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pariwisata. Islam tidak menjadikan turisme sebagai sumber utama pemasukan negara. Ada mekanisme syariat seperti pengelolaan harta kepemilikan umum, zakat, kharaj, jizyah, dan lain-lain yang menjadi penopang ekonomi. Dengan begitu, negara tidak terjebak pada ketergantungan pariwisata yang sering mengorbankan kelestarian alam.
Solusi Jangka Panjang
Agar banjir bandang tidak menjadi bencana berulang, ada beberapa langkah solutif yang harus ditempuh:
Pertama, Restorasi Hutan Hulu
Pemerintah perlu menghentikan izin baru di kawasan hutan dan memprioritaskan rehabilitasi. Reboisasi harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dan lembaga adat, agar mereka ikut menjaga keberlanjutan.
Kedua, Penataan Ulang Tata Ruang
Semua bangunan yang berdiri di bantaran sungai harus ditertibkan. RTRW harus ditegakkan dengan pengawasan ketat, tanpa kompromi pada kepentingan investor.
Ketiga, Diversifikasi Ekonomi
Bali tidak boleh hanya menggantungkan nasib pada pariwisata. Pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis budaya lokal perlu diperkuat agar ekonomi lebih seimbang dan tahan krisis.
Keempat, Pendidikan Ekologi dan Spiritualitas Masyarakat perlu ditanamkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi.
Khatimah
Bencana banjir bandang di Bali bukan sekadar fenomena alam, melainkan cermin kerusakan tata kelola ruang akibat paradigma pembangunan kapitalistik. Selama keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada kelestarian lingkungan, maka tragedi serupa akan terus berulang. Islam memberi jalan keluar yang menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian.
Dengan menjadikan alam sebagai amanah Allah, bukan objek eksploitasi, negara dapat melindungi rakyat sekaligus menjaga bumi tetap lestari. Jika keseimbangan alam terus ditentang, banjir bandang akan datang berulang. Namun bila amanah dijaga, insyaAllah bumi akan kembali menjadi tempat tinggal yang rahmatan lil ‘alamin.
(Penulis dan Pendidik di Kotim)
Discussion about this post