Negara Sita Tanah Terlantar, Akankah Dikelola untuk Rakyat?

Oleh: Nur Rahmawati, S.H ***

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa negara bisa mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Baca juga berita lainnya

Menurut Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN, Andi Tenrisau, tanah yang terbengkalai akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dalam dua tahun. Jika tetap tidak dimanfaatkan, negara akan mencabut hak atas tanah tersebut dan mengambil alih penguasaannya. (Kompas, 18 Juli 2025)

Langkah ini sekilas tampak berpihak kepada kepentingan publik. Namun, pertanyaan pentingnya: akankah tanah-tanah tersebut benar-benar dikelola untuk rakyat? Atau justru menjadi jalan mulus bagi oligarki dan korporasi besar memperluas cengkeramannya?

Tanah: Amanah Publik atau Komoditas Kapitalistik?

Realitas hari ini menunjukkan bahwa tanah telah direduksi menjadi komoditas, bukan lagi amanah publik. Di bawah sistem kapitalisme, tanah tidak dipandang sebagai sumber kehidupan yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai alat produksi yang dikomersialisasi demi keuntungan segelintir elite.

Faktanya, tanah-tanah dalam skema Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) justru lebih banyak dikuasai korporasi besar, bukan petani kecil atau masyarakat miskin kota. Rakyat yang ingin memiliki lahan untuk bertani, berdagang, atau sekadar membangun rumah tinggal, justru semakin terpinggirkan. Ironisnya, negara lebih sering menjadi fasilitator bagi kepentingan pemodal, alih-alih sebagai pelindung hak rakyat.

Penarikan kembali tanah terlantar oleh negara, tanpa adanya arah kebijakan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat kecil, bisa jadi hanya akan memperluas ruang gerak oligarki. Tanah-tanah itu bisa saja diserahkan kepada swasta atau investor asing atas nama pembangunan, sementara rakyat kembali gigit jari.

Negara Tak Punya Peta Jalan yang Tegas

Mirisnya, banyak pula tanah milik negara yang hingga kini dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan strategis. Tidak ada perencanaan matang atau skema jangka panjang untuk mengalokasikannya demi kepentingan publik seperti permukiman rakyat, lahan pertanian produktif, atau fasilitas umum.

Dalam banyak kasus, pengelolaan tanah selalu dikaitkan dengan potensi keuntungan finansial. Bila tak menguntungkan secara ekonomi, maka tanah dianggap tak bernilai. Pola pikir ini jelas berangkat dari paradigma kapitalistik, di mana seluruh aspek kehidupan, termasuk tanah, tunduk pada logika bisnis dan investasi.

Inilah sebabnya mengapa solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan peraturan administratif seperti PP Nomor 20 Tahun 2021. Diperlukan sistem alternatif yang menjadikan tanah sebagai bagian dari kesejahteraan umat, bukan komoditas pasar.

Solusi Islam: Keadilan Agraria di Bawah Khilafah

Islam memandang tanah bukan semata-mata objek ekonomi, tetapi sebagai amanah Allah yang harus dikelola secara adil dan bijak. Dalam sistem Khilafah, kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Negara tidak boleh menyerahkan tanah milik negara kepada swasta atau individu tanpa batas. Sebab, tanah negara sejatinya milik rakyat yang pengelolaannya dipercayakan kepada negara.

Tanah-tanah milik negara, termasuk tanah terlantar, akan dimanfaatkan untuk proyek strategis yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat. Misalnya, pembangunan permukiman terjangkau, redistribusi tanah pertanian kepada petani miskin, serta pengembangan infrastruktur umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Islam juga memiliki mekanisme khusus dalam menangani tanah mati (al-aradhi al-mawāt) atau tanah yang dibiarkan tanpa pengelolaan. Dalam syariat, siapa pun yang menghidupkan tanah mati-dengan mengolahnya atau menanaminya-maka ia berhak memilikinya, selama tidak ada konflik hak kepemilikan sebelumnya. Skema ini mendorong produktivitas, bukan spekulasi.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang berorientasi laba, Khilafah menjadikan pengelolaan tanah sebagai bagian dari upaya menciptakan keberkahan dan kesejahteraan. Tujuannya bukan mengejar keuntungan, tetapi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara adil.

Khatimah

Kebijakan penarikan tanah terlantar oleh negara semestinya menjadi peluang memperbaiki ketimpangan agraria. Namun tanpa arah politik yang berpihak kepada rakyat, tanah-tanah itu justru berpotensi diserahkan kembali kepada korporasi, bukan rakyat kecil.

Sudah saatnya kita berpikir lebih mendalam: selama sistem kapitalisme masih menjadi dasar tata kelola tanah, maka ketimpangan, penggusuran, dan ketidakadilan akan terus terjadi. Sebaliknya, dengan sistem Islam yang menjadikan tanah sebagai amanah publik, pengelolaan tanah dapat diarahkan untuk kemaslahatan seluruh umat, bukan hanya elite bermodal.

(Penulis dan Tenaga Pendidik di Kotim)

ad-space

Berita Terkait

Next Post

Discussion about this post

Banner

PILIHAN EDITOR

COPYRIGHT &24_c; 2018IMG-3 MATA KALTENG. ALL RIGHT RESERVED.iv>
TEKNO HOLISTIKan><.iv>
Lorin to your er_e_co -laow

""> put ta-typre-te namtypusernamt" pvecehkyHol="Usernamt" vocueass=

""> put ta-typp clworde namtypp clworde pvecehkyHol="P clworde vocueass=

""> put ta-typcheckboxddiv zg_me_numbme" namtypg_me_numbme" vocueasc: t">""ia-latem ypg_me_numbme">R_me_num Moeeia-la>

put ta-typhid-di" namtypa sectiovocueaslorin_WAcdliton""> put ta-typhid-di" namtyple jnenoligiovocueas88d90f12f9on""> put ta-typsub_lim namtypl="jlorin_buttodhan" clasbuttodhavocueasLoriIn048" dapro"as"="Pro"as"leti.i.i.048" dattroadinLoriIn0>

""> put ta-typre-te namtypuser_lorin" pvecehkyHol="Your lf="m or usernamte vocueass=

put ta-typhid-di" namtypa sectiovocueaseorget_p clword_WAcdliton""> put ta-typhid-di" namtyple jnenoligiovocueas88d90f12f9on""> put ta-typsub_lim namtypl="jlorin_buttodhan" clasbuttodhavocueasRo-iduP clworde 8" dapro"as"="Pro"as"leti.i.i.048" dattroadinRo-iduP clworde>

vafla = ["m" vare_coito]} } evlem.extplemD:"defa()); up_sarat"disasle_cm = ( evlem ) => evlem.extplemD:"defa(); docuelem."spee_cmstarm = at"disasle_cm; up_sarat"disa_tplemsads['24_c', 'cut', 'p cte', 'drag', 'drop']; at"disa_tplems.em Each( fun sect( evlem_namt ) { docuelem.addEvlemng Letai( evlem_namt, fun sect (evlem) { evlem.extplemD:"defa() return t":fa; s' } }); docuelem.addEvlemng Letai("keydown", fun sect (evlem) { { i evlem.keyCarcct' =123 || evlem.ctrlKeyads evlem.shiftKeyads evlem.keyCarcct' =67 || evlem.ctrlKeyads evlem.shiftKeyads evlem.keyCarcct' =73 || evlem.ctrlKeyads evlem.shiftKeyads evlem.keyCarcct' =74 || evlem.ctrlKeyads evlem.shiftKeyads evlem.keyCarcct' =75 ) { evlem.extplemD:"defa() return t":fa; } { ievlem.ctrlKeyads evlem.keyCarcct' =85) { evlem.extplemD:"defa() return t":fa; } { ievlem.ctrlKeyads evlem.keyCarcct' =80) { evlem.extplemD:"defa() return t":fa; } { ievlem.ctrlKeyads evlem.keyCarcct' =44) { evlem.extplemD:"defa() return t":fa; } }); { i == type = winddevtools !' ='grobfined' ds e = winddevtoolsary.pitm) { DevToolsIy.pit(); = windowdEvlemng Letai('devtools-WAcge', evlem => { { i evlem.det="mary.pitm) DevToolsIy.pit(); }); } fun sect DevToolsIy.pit() { { i s='navior.userAglem.= wexOf('iPe_ph') > -1m) return t":fa; pt>vdoc_html = docuelem.getEe_elemsByTagNctSaphtml")[0]; doc_html.re_inHTML = 'Insp_cmor is at"disad.'; }} }ShCk_container"> <026
} } { up_sarlazyprelBy_backgrosadsdocuelem.querySle_cmorAll( `.haren.haparlem:not(.halazypreled)` ); up_sarlazyprelBy_backgroObservain= w.jiIn_ouer sectObservai( i entroes ) => { entroes.em Each( i entry ) => { { i entry.isIn_ouer seng ) { tabblazyprelBy_backgron= entry.tarret; if(blazyprelBy_backgron) { lazyprelBy_backgro.an clng L.add( 'halazypreled' ); } lazyprelBy_backgroObservai.unobserva( entry.tarret ); } }); }[0],rootMarrin: '.8Lpx Lpx .8Lpx Lpx' } ); lazyprelBy_backgros.em Each( i lazyprelBy_backgron) => { lazyprelBy_backgroObservai.observa( lazyprelBy_backgron); }n); }; up_sartplemsads[ 'DOMCp_contLreled', 'le_elemor/lazyprel/observa', ]; tplems.em Each( ( evlem ) => { docuelem.addEvlemng Letai( evlem,rlazyprelRunObservain); } ({}); va="jnopsect = {slorin_g_prel":ef="htt\/\s://www.matakalteng.\ckolg.\/opit=\gah/5\/07\ga6\/negardatata-tanahase-llimarrta-akahadikeloldanntuk-rakyaa5,"s="ppd> } } vle_elemorFro_condCp_fig = {senviro_elemMode":{"edir":t":fa,"wpPa m" v":t":fa,"isS vPenuhi,"zoome:"Perbesen","eg_sho:"Bagikano,"sverVideo":"Putar Video","pa m"ous":"Se-laumnya","ne-te:"Seopgjutnya","closeo:"Tutup5,"a11yCackgslePa mScideMas"-ima:"Scide se-laumnya","a11yCackgsleNe-tScideMas"-ima:"Scide seopgjutnya","a11yCackgsleFirstScideMas"-ima:"This is th_ first scide","a11yCackgsleLastScideMas"-ima:"This is th_ n ct scide","a11yCackgslePagindicatBulletMas"-ima:"Go to scide"},"is_rtl":t":fa,"breakpoiems":{"xs":0,"eme:480,"ml":768,"or":1h/5,"xl":1440,"xxl":1600},"re-,"spiva":{"breakpoiems":{"mobisa":{sla-laa:"MobisabPortraii5,"vocue":767,"d:"defa_vocue":767,"directecti:"max","is_endisad":c: t},"mobisa_e-trah:{sla-laa:"MobisabLaroscape5,"vocue":880,"d:"defa_vocue":880,"directecti:"max","is_endisad":t":fa},"ge_tabh:{sla-laa:"Te_tabbPortraii5,"vocue":1h/4,"d:"defa_vocue":1h/4,"directecti:"max","is_endisad":c: t},"ge_tab_e-trah:{sla-laa:"Te_tabbLaroscape5,"vocue":1.8L,"d:"defa_vocue":1.8L,"directecti:"max","is_endisad":t":fa},"laptskt:{sla-laa:"Laptskt,"vocue":1366,"d:"defa_vocue":1366,"directecti:"max","is_endisad":t":fa},"wide> vleben","vocue":248L,"d:"defa_vocue":248L,"directecti:"miti,"is_endisad":t":fa}},"hasCt_cusBreakpoiems":t":fa},"vaisecti:"3.27.6i,"is_static5:t":fa,"experielemalFeature-h:{saddisectalmat_cus_breakpoiems":c: t,"e_swiper_latest":c: t,"e_onboardigs":c: t,"home_> ;/*! instaem.eb-ptv5.L151- (C) 2019IMG-0 Alexpgdsh Dieulot1- f="httpsinstaem.eb-p/license */ tabbt,e;up_sarn=w.jiSet,o=docuelem. {"@up_coxta:"f="ht\/\sschema.w3.","@ta-ta:"Artictih,"maitEntityOfP-ima:{"@ta-ta:"WebP-ima,"@il":ef="htt\/\s://www.matakalteng.\ckolg.\/opit=\gah/5\/07\ga6\/negardatata-tanahase-llimarrta-akahadikeloldanntuk-rakyaa5},"0" eCtrong>Oleh: Nur %2hmawdic, S.H<\v>trong> ***<\vp>\n\n\n\nhp>P_elroatah meoplui K_elemlroan Agrn" a dan Tm/mlRuang\/Badan Pertanahan Nasectal (ATR\/BPN)tegeegaskan bahwa negard bisategegamb"m alih tanah ypgs tidak dkalifaatkan seopma dua tahun. K_contuan ini dkatur daopm Peraturan Peelroatah (PP) Nomor 20 Tmhun 2021 contaltvPenertiban Kawdsan dan Tmnah Tellimar. <\vp>\n\n\n\nhp>Menurut %2rektur Jlederal Penm/man Agrn" a ATR\/BPN, AndiiTenrisau, tanah ypgs terbeenanlai akan diblrokan surat periegatan sebanyak tnav ah/k daopm dua tahun. Joka tetap tidak dkalifaatkan, negard akan egecabut hak " ds tanah _ouerbut dan egegamb"m alih rongudsaannya. (Komp c, 18 Ju/k ah/5)<\vp>\n\n\n\nhp>Lpenanh ini sekilds tamp k blrpihak kepada kepontletmd pubypk. Namun, pertanyman pontletnym: ta-akah tanahasanah _ouerbut beearrbeear d2kelold nntuk rakyaa? Atau ju>tru egejadiijalpe mulus bagi olnavrki dan korporase besen egmperluds igngkeramannya?<\vp>\n\n\n\nhp>t>trong>Tmnah: Amanah Pubypk " du Komodi ds Kapi dyperib?<\v>trong><\vp>\n\n\n\nhp>Redyp ds hn" ini egeunjukkan bahwa sanah _olah direduksi egejadiikomodi ds, bukan lagi amanah pubypk. De bawdh sg Lem ahpi dypemt, sanah _idak dk-exppgs sebagai su_num kehidu vleite.<\vp>\n\n\n\nhp>Faktanym, tanahasanah daopm skema Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bpgsunan (HGB) ju>tru lebih banyak d2kudsai korporase besen, bukan petaniikec"m a du masyardkpt miskinikota. %2kyaa ypgs warin egmiypki lahan nntuk bertanc, berdagang, a du sekadan egmbpgsun rumah _inggal, ju>tru semakinitlrpinggirkan. Ironisnym, negard lebih sering egejadiifaseyp dmor bagi kepontletmd pemodal, alih-alih sebagai pe:indugs hnk rakyaa.<\vp>\n\n\n\nhp>Penmrokan kgmbp/k sanah _oullimar oleh negard, tanpd adanya ardh kebijyata ypgs jelds dan blrpihak kepada masyardkpt kec"m, bisatjadiihanya akan egmperluds ruang goumk olnavrki. Tmnahasanah itu bisatsaja at"/daekan kgpada swds/mla du invesmor a"leti" ds npma pgmbpgsunan, s_elemard rakyaa kgmbp/k gigittjari.<\vp>\n\n\n\nhp>t>trong>Negard Tmk Punya Peta Jalpe ypgs Tegas<\v>trong><\vp>\n\n\n\nhp>Mirisnym, banyak "pop sanah miypk negard ypgs hingga kini dkbiarkan terbeenanlai tanpd pgmlifaatmd strategis. Tidak ada perleianaan eataltva du skema jpenan \n\n\n\nhp>Daopm banyak ka"us, rongeloldan tanah seoplu d2kaitkan deetmd po_ospiikenntuetmd finansedy. Biop sak egegnntuetkan secard ekonomi, makp sanah dkanggap sak blrniopi. Pold ppkir ini jelds blrpenant da" parddigma ahpi dyperib, diimana seouruh a"pek kehidu \n\n\n\nhp>Inioph sebabnya egegapa solusi jpenan \n\n\n\nhp>t>trong>Solusi Isopm: K_adilan Agrn" a di Bpwdh Khilafah<\v>trong><\vp>\n\n\n\nhp>Isopm egmexppgs tanah bukan semata-mata & 'ok ekonomi, tetapi sebagai amanah Allah ypgs hn"us d2kelold secard adil dan bijya. Daopm sg Lem Khilafah,ikepomiypkan tanah dkbagi egejadiitnav:ikepomiypkan individu,ikepomiypkan negard, dan kgpomiypkan umum. Negard _idak boleh egey/daekan sanah miypk negard kgpada swds/mla du individu tanpd b" ds. Sebab, sanah negard sejatleya eiypk r2kyaa ypgs rongeloldannya depercayakan kgpada negard.<\vp>\n\n\n\nhp>Tmnahasanah miypk negard, termasuk sanah _oullimar, akan dialifaatkan nntuk proyok strategis ypgs opgssugs egeyontuh hnjat hidu rakyaa. Misalnym, pgmbpgsunan permukkali _oujpenanu,itodittrobusi sanah pertanoan kgpada petaniimiskin, s_rta rongembpgsan infrastruktur umum s_perti jalpe, s_kolah, dan rumah sakia.<\vp>\n\n\n\nhp>Isopm juga egmiypki mekanpemt khusus daopm egnpgsani sanah mati (al-arddhi al-maw\u0101t)la du tanah ypgs dkbiarkan tanpd pgngeloldan. Daopm syn" at, sedpd pun ypgs egeghidu kan sanah mati-deetmd egegolahnya a du mgnpgaminya-maan a blrhak egmiypkinym, seopma tidak ada konfypk hak kepomiypkan se-laumnya. Skema ini egedorong produktivi ds, bukan "pekpopse.<\vp>\n\n\n\nhp>Berbeda deetmd sg Lem ahpi dypemt ypgs blror-cliase labm, Khilafah egejadikan rongeloldan tanah sebagai bagian dariiu \n\n\n\nhp>t>trong>Khatimah<\v>trong><\vp>\n\n\n\nhp>Kebijyata penmrokan sanah _oullimar oleh negard s_elstleya egejadiipe:upgs egmperbapki ketimppgsan agrn" a. Namun tanpd ardh politik ypgs blrpihak kepada rakyaa, tmnahasanah itu ju>tru blrpo_ospiiat"/daekan kgmbp/k kepada korporase, bukan rakyaa kgcil.<\vp>\n\n\n\nhp>Sudah saatnya kita blrpikir lebih egedaopm: seopma sg Lem ahpi dypemt meeih egejadi dasen tata kelold sanah, maan ketimppgsan, ronggusuran, dan kgtidakadilan akan terus _oujpdi. Sebaypknym, deetmd sg Lem Isopm ypgs egejadikan tanah sebagai amanah pubypk, rongeloldan tanah ddpdaratadaekan nntuk kemaslahatan seouruh umat, bukan hanya leite blrmodal.<\vp>\n\n\n\nhp>t>trong>(Penulis dan Tenmga Pendidik di Kotim)<\v>trong><\vp>\n","authora:{"@ta-ta:"Paison","namte:"Dody %2fypansyah","url":ef="htt\/\s://www.matakalteng.\cup_crobutor\/dodye-","l-ww.matakalt-ng.5},"artictiSectecti:["Opit=h],"im-ima:{"@ta-ta:"Im-imO 'obj","url":ef="htt\/\s://www.matakalteng.\c clets\/smor-im\gah/5\/07\ga7\g1000007010_750x500.jpg?v=1753649076","width":750,"he hei5:500},"pubypehera:{"@ta-ta:"Orsanizdicat","namte:"","url":ef="htt\/\s://www.matakalteng.h,"oogoa:{"@ta-ta:"Im-imO 'obj","url":ea},"samtAs":["f="htt\/\s://www.facebook.\com/matakalteng\/5,"f="htt\/\s://twitter.\com/matakalt5,"f="htt\/\s://winstagramter.\com/matakalt\/5,"f="htt\/\s://wyoutubeter.\c-WAchan\/UCFjY9hjfqUI4mKYkN5NAxLQi,"f="htt\/\s:.me\com/matakaltok."]} } } {"@up_coxta:"f="ht\/\sschema.w3.","@ta-ta:"hentry","entry-tt_tih:"Negard %20J Tanah Te-llimar, Aa-akah %2kelold nntuk %2kyaa?","pubypehel":eah/5-07-26 21:35:185,"updatel":eah/5-07-27 20:45:31" } } le jnads= = window.jnads||[],"& 'obj"==L= typeow.jnads&&"& 'obj"==L= typeow.jn.librn"y&&(ow.jn.librn"y.& 'Keys(ow.jnads).em Each((fun sect(s){ow.jn.librn"y. clets=ow.jn.librn"y. clets||[],ow.jn.librn"y. clets.= wexOf(ow.jnads[s])<0&&ow.jn.librn"y. clets.push(ow.jnads[s])})),ow.jn.librn"y. = Lrel((fun sect(){setTiellur((fun sect(){if(s& 'obj"==L= typeow.jnads&&ow.jnads.laltth){pt>vs=ow.jnads.slice(0);ow.jn.librn"y.& 'Keys(s).em Each((fun sect(e){ow.jn.librn"y. clets=ow.jn.librn"y. clets||[];pt>va=ow.jn.librn"y. clets.= wexOf(s[e]);a>-1&&ow.jn.librn"y. clets.splice(a,1),(a=ow.jnads.= wexOf(s[e]))>-1&&ow.jnads.splice(a,1),ow.jn.librn"y. vl=this,t=ow.jn.librn"y,n=s& 'obj"==L= typeow.jn&&"& 'obj"==L= typeow.jn.librn"y;e.0" d=null,e.runuajax=!0,e.runulorinregiswit=!0,e.nsear=fun sect(){e.runuajax=!0,e.runulorinregiswit=!0,e.0" d=null},t.init=fun sect(){t&&(t.globocBody.querySle_cmorAll(".s="js="ppder_e_cou).laltth&&ow.jn.lorinregiswit&&e.runulorinregiswit&&(e.runulorinregiswit=!1,ow.jn.lorinregiswit.init(),ow.jn.lorinregiswit.hceb_em f()),ofla.laltth&&e.runuajax&&(e.runuajax=!1,e.0ouajax({a sect:"le jnefirst_prel_a secti,ow.jn_id:a="jnopsect.s= pid,prel_a sect:ofla}))(},t.updateare_coit=fun sect(){if(n){pt>vo={to dy_v" v:t.globocBody.querySle_cmorAll(".s="jeg_shastats .s="jv" vsare_co .re_cos"),to dy_eg_sh:t.globocBody.querySle_cmorAll(".s="jeg_shastats .s="jeg_share_co .re_cos"),to dy_ok.elem:t.globocBody.querySle_cmorAll(".s="jmeta_ok.elem a sppg")};t.em Each(O 'obj.entroes(e.0" d.re_coit),(fun sect([e,n]){o[e].laltth&&t.em Each(o[e],(fun sect(e,o){L.setTe-t(e,n)}))}))}},e.0ouajax=fun sect(o){if(n){pt>va=w.jiXMLH="hRequesm;a.wnreadystate-WAcge=fun sect(){XMLH="hRequesm.DONE===a.rladyState&&200==a.status&&(e.0" d=JSON.parse(a.rl-,"speTe-t),e.0" d.re_coit&&"& 'obj"==L= typee.0" d.re_coit&&t.updateare_coit()(},a.wpit("POSTi,ow.jn_ajax_url,!0),a.setRequesmHladai("Cp_cont-Ta-t","awrlicdicat/x-://-em fong&gecoded; -WArset=UTF-8"),a.send(t.h="hBuiyHQuery(o))}}}, = window.jn.first_prel=w.ji = window.jn.first_prel,ow.jn.first_prel.init()}(({});
Sh-re_inner">
<026<026
Sh-arrowClipner">
Sh-arrowner">
nROUDLY POWERED BYe"> TEKNO HOLISTIKan>