SAMPIT – Ketidakhadiran oknum DPRD Kotim dalam rapat paripurna mendapat sorotan oleh sejumlah pihak. Bahkan dikatakan oleh Pengamat Sosial Politik Riduan Kesuma kondisi ini sudah dianggap lazim. Padahal publik berharap dengan wajah baru di lembaga itu bisa merubah kebiasan buruk, bukan aktif di kegiatan kunjungan kerja namun mangkir pada kegiatan lembaga itu.
“Ketidakhadiran anggota dewan dalam sebuah acara kelembagaan legislatif bukanlah suatu rahasia umum lagi terjadi di indonesia. Bahkan ketidakhadiran tersebut dengan berbagai macam alasan, ada juga ketidakhadiran itu merupakan suatu keharusan bagi partainya untuk menjegal sesuatu raperda oleh karena ketidaksetujuannya ataupun dijadikan suatu bargaining untuk mendapatkan sesuatu,” kata Riduan, Selasa 14 Desember 2021.
Namun, kata Riduan Kesuma, ketidakhadiran anggota DPRD Kotim dalam pengesahan sebuah raperda baik itu yang diusulkan oleh eksekutif maupun yang merupakan hak inisiasi dewan, merupakan gambaran anggota DPRD Kotim kita belum dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat Kotim. “Peristiwa ketidakhadiran anggota DPRD kotim dalam sebuah acara yang sudah diagendakan jauh jauh hari ini sudah beberapa kali terjadi dalam tahun 2021 ini. Saya selaku masyarakat sangat menyayangkan hal ini terjadi, bukankah raperda itu mereka yg bahas, mereka yang cari bahan hingga melakukan kunker ke luar daerah, biaya sudah banyak keluar tapi pada saat pengesahan mereka tidak dan hal ini berulang setiap tahunnya walaupun DPRD wajah baru,” tegasnya.
Dia berharap di tahun yang akan datang bahwa gaji dan tunjangan dewan itu berbasis kinerja dengan parameter yang jelas supaya uang rakyat untuk menggaji mereka tdk terbuang percuma.”Seharusnya dalam ketentuan hukumnya sudah selayaknya di DPRD semua tingkatan itu menerapkan tunjangan dan gaji berdasarkan kinerja sebagaimana yang sudah dilakukan eksekutif,” ujarnya.
Selain itu juga, Pada akhir tahun ini lanjut dia banyak pihak mengharapkan adanya evaluasi kehadiran dan kinerja bagi seluruh anggota DPRD Kotim oleh sekwan. “Semoga ada terobosan untuk mengumumkan kepada masyarakat apa saja capaian yang sudah dilakukan DPRD dalam bidang pengawasan, penganggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan rakyat yang dihimpun oleh negara dan dibayarkan dalam bentuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Kotim,” tutupnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post