Oleh: Safwatera Weny***
Hari kesehatan sedunia diperingati pada tanggal 7 april 2024, ini ditetapkan sejak World Health Organization (WHO) berdiri tahun 1948. Adapun tema yang diusung adalah ‘my health, my right’ yaitu kesehatan kita adalah hak kita. Mantan Direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama mengatakan melalui kampanye hari kesehatan dunia 2024, diharapkan mampu mewujudkan kesehatan bagi semua agar mendapat akses pelayanan kesehatan bermutu.
Adapun menurut WHO hak untuk mendapatkan kesehatan yang setara masih mendapat tantangan di berbagai belahan dunia. Terjadinya berbagai wabah dan jenis penyakit, berbagai perang, kelaparan, kematian, polusi udara. Lebih dari separuh penduduk dunia belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. (Antaranews.com 7/4/2024). Terdapat banyak persoalan kesehatan yang belum tuntas dan menjadi PR besar negeri Indonesia ini.
Terutama dalam hal biaya kesehatan yang begitu mahal dan kualitas pelayanan yang kurang memadai sehingga menjadi problem bangsa ini. Lalu apakah adanya hari kesehatan dunia mampu menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya jaminan kesehatan yang hari ini diterapkan di dunia adalah berdasarkan kapitalisme neoliberal. Sistem kapitalisme menjadikan layanan kesehatan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya (profit orinted) artinya tidak ada makan siang gratis.
Layanan kesehatan dalam pandangan kapitalis untuk di bisniskan atau dikomersialkan, sebagaimana di negeri ini pemerintah mengklaim sudah memberikan layanan kesehatan yang baik untuk rakyat melalui BPJS kesehatan. Nyatanya masyarakat diharuskan membayar premi, tetapi pelayanan yang diberikan sangat minimalis dan ala kadarnya. Sedangkan layanan hesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat secara umum, layanan kesehatan menjadi hal yang langka dan sulit terjangkau? Seharusnya diberikan secara gratis atau setidaknya berbiaya murah.
Hal ini menunjukan kapitalisasi kesehatan yang diterapkan negeri ini. Sementara itu negara berlepas tanggung jawab sebagai pengurus rakyat sebaliknya negara menjadi regulator. Bahkan subsidi kesehatan dari APBN semakin berkurang, kapitalisasi kesehatan justru menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat serta menjauhkan layanan kesehatan bagi rakyat. Alam kapitalisme mengajarkan segala sesuatu demi meraih keuntungan bukan orientasi pelayanan. Oleh karena itu seruan hari kesehatan dunia hanyalah slogan tanpa makna.
Sedangkan dalam Islam pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik wajib diberikan oleh negara. Negara yang disebut sebagai Khilafah Islam akan bertanggung jawab penuh memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya tanpa melihat status ekonomi, sosial, agama maupun yang lainnya. Kewajiban negara khilafah sebagai pengurus rakyat dan hak setiap rakyat mendapat layanan kesehatan yang layak. Setiap warga berhak mendapat pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Administrasi yang sederhana, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Kisah beberapa pelancong asing yang berpura-pura sakit hanya untuk merasakan sedikit kemewahan dirumah sakit khilafah yang bebas biaya. Rumah sakit di dalam khilafah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi untuk level dunia.
Adapun pembiayaan sektor kesehatan oleh khilafah bersumber dari pos-pos pendapatan negara, seperti hasil hutan, barang tambang, ganimah, fai, kharaj, jizyah dan pengelolaan harta milik negara lainnya. Dengan pembiyaan tersebut khilafah akan membangun sarana prasarana kesehatan diseluruh penjuru negeri. Pelayanan kesehatan ini dipenuhi negara sebagai tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw bersabda: “Imam (khalifah) adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya,” (HR. Al-Bukhari).
Wallahu a’lam bi ash-shawab
(Penulis adalah pemerhati sosial masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur)
Discussion about this post