SAMPIT – Kondisi jalan poros Mentaya Hulu yang selama ini dikeluhkan warga akhirnya mendapat perhatian serius setelah DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turun langsung meninjau lokasi. Dari hasil pengecekan di lapangan, DPRD menilai kerusakan jalan sudah berada pada tahap darurat sehingga penanganannya tidak bisa lagi ditunda.
Anggota DPRD Kotim, Andi Lala, menyatakan bahwa langkah awal berupa perbaikan darurat akan segera dilaksanakan. Ia menegaskan, DPRD telah mendorong pemerintah daerah agar bergerak cepat mengingat jalan tersebut menjadi urat nadi penghubung antar desa di Kecamatan Mentaya Hulu.
“Perbaikan darurat akan segera dimulai. Sejak awal kami mendorong agar ini ditangani secepat mungkin, karena kondisi jalan Mentaya Hulu sudah sangat mengkhawatirkan dan berisiko bagi keselamatan pengguna jalan,” kata Andi Lala, Senin 12 Januari 2026.
Ia menjelaskan, jalan Mentaya Hulu memiliki peran strategis bagi masyarakat, mulai dari akses distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mobilitas pelajar, hingga jalur utama menuju fasilitas kesehatan. Saat musim hujan, kerusakan jalan semakin parah dan sering kali menyebabkan kendaraan terperosok serta aktivitas warga terhambat.
“Kalau jalur ini lumpuh, dampaknya ke mana-mana. Aktivitas ekonomi terganggu, anak-anak sekolah kesulitan berangkat, bahkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan bisa terhambat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kotim juga menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di sekitar jalur Mentaya Hulu. Andi Lala menilai intensitas kendaraan berat milik perusahaan turut mempercepat kerusakan jalan, sehingga dunia usaha tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini.
“Perusahaan harus dilibatkan. Mereka menggunakan jalan ini setiap hari, jadi sudah semestinya ikut bertanggung jawab, paling tidak dalam penanganan darurat dengan dukungan alat berat dan material,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kotim berkomitmen untuk terus mengawal proses penanganan jalan Mentaya Hulu agar tidak berhenti pada tahap awal saja. Ia meminta pemerintah daerah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif sehingga solusi jangka panjang bisa segera disiapkan.
“Kami tidak ingin masalah ini terus berulang setiap tahun. Penanganannya harus berkelanjutan dan serius, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Peninjauan lapangan yang dilakukan DPRD Kotim ini diharapkan menjadi titik balik percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman. Selain memastikan perbaikan segera berjalan, DPRD juga ingin memastikan bahwa akses dasar masyarakat tidak lagi terabaikan dan mendapat porsi perhatian yang adil.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post