SAMPIT – Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku hingga kini belum menerima dukungan anggaran dari pemerintah daerah sejak kepengurusan baru dilantik pada 25 Desember 2025. Akibatnya, berbagai kegiatan pembinaan umat dan perbaikan fasilitas keagamaan terpaksa dijalankan dengan mengandalkan sumbangan pihak ketiga serta swadaya masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kotim, Betly, saat kegiatan Dharmasanti Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tingkat pelajar, mahasiswa, serta umat Hindu dan Hindu Kaharingan Tahun 2026 di Balai Basarah Penyang Hatampung Sampit.
“Sejak kami dilantik pada 25 Desember 2025 sampai sekarang, Majelis Daerah belum mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kami bekerja dari nol dan hanya mengandalkan sumbangan dari pihak ketiga. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,” kata Betly, Selasa 16 Juni 2026.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pengurus harus melakukan berbagai upaya agar aktivitas organisasi tetap berjalan. Bahkan sejumlah kebutuhan mendesak terpaksa dipenuhi dengan cara menyesuaikan penggunaan dana yang tersedia.
“Anggaran yang ada terpaksa kami tambal sulam karena melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kami juga mengalihkan sebagian dana yang ada untuk memperbaiki Balai Basarah Penyang Hatampung sedikit demi sedikit karena memang tidak ada anggaran sama sekali yang kami terima,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, pengurus tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan pengurus sebelumnya demi pengembangan lembaga dan pelayanan kepada umat Hindu Kaharingan di Kotim.
“Kami terus berjuang bagaimana lembaga ini bisa berkembang ke depan. Harapan kami, Majelis Daerah dapat semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada umat,” katanya.
Salah satu cita-cita besar yang ingin diwujudkan adalah pembangunan gedung serbaguna milik umat Hindu Kaharingan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Kami berkeinginan memiliki gedung serbaguna sendiri. Gedung itu nantinya bukan hanya digunakan umat Hindu Kaharingan, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk berbagai kegiatan,” ujarnya.
Betly mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini turut berdampak terhadap lembaga keagamaan. Hingga pertengahan tahun 2026, pihaknya masih belum menerima kepastian terkait dukungan anggaran yang diharapkan.
“Karena adanya efisiensi anggaran, sampai saat ini hampir satu semester berjalan belum ada anggaran yang muncul untuk Majelis Daerah. Mudah-mudahan nanti ada alokasi pada perubahan anggaran,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Dharmasanti tahun ini dapat terlaksana dengan baik.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh sekolah yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Terus terang kami sebenarnya malu harus meminta-minta bantuan karena itu bukan prinsip kami. Tetapi dengan kondisi yang ada, kami harus berjuang agar kegiatan pembinaan umat tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Betly juga menyinggung status lahan Balai Basarah Penyang Hatampung yang selama ini menjadi pusat kegiatan umat Hindu Kaharingan di Kotim. Menurutnya, lokasi tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas keagamaan umat.
“Balai Basarah ini satu-satunya yang kami miliki di Kabupaten Kotim. Bahkan dulu lokasi ini hampir diambil kembali oleh pemerintah daerah. Namun kami bersyukur sudah menghadap Bapak Bupati dan mendapatkan respons yang baik,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera menghibahkan atau memberikan kepastian status lahan tersebut agar dapat disertifikatkan dan dikembangkan untuk kepentingan umat.
“Kami memohon kepada pemerintah daerah agar tanah ini dapat segera diberikan atau dihibahkan sehingga kami bisa mengurus sertifikatnya. Dengan begitu ke depan kawasan ini dapat kami kembangkan untuk pembangunan dan pembinaan umat Hindu Kaharingan di Kotim,” ujarnya.
Betly menegaskan umat Hindu Kaharingan selama ini selalu berupaya mendukung program pembangunan pemerintah daerah dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
“Kami ingin terus membantu pemerintah daerah. Umat Hindu Kaharingan di Kotim selalu berupaya menjadi bagian dari pembangunan daerah dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Selain persoalan fasilitas keagamaan, ia juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan berbasis Hindu Kaharingan, khususnya SMK Bhakti Mulia Sampit yang berada di bawah yayasan Hindu Kaharingan.
Menurutnya, sekolah tersebut memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya sekolah kejuruan milik Yayasan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.
“Perlu diketahui bahwa SMK Bhakti Mulia adalah satu-satunya sekolah milik Yayasan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah dan berada di Sampit. Jika sekolah ini sampai mengalami penurunan atau bahkan ditutup, maka akan menjadi kehilangan besar bagi umat Hindu Kaharingan,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar sekolah tersebut dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan kepada generasi muda Hindu Kaharingan.
“Kami memohon dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder agar keberadaan SMK Bhakti Mulia dapat terus dipertahankan dan dikembangkan demi masa depan generasi muda Hindu Kaharingan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post